Rabu, 20 Maret 2019

Kadis PUPR Sarolangun Didakwa Rugikan Negara 1 Miliar Lebih


Rabu, 13 Maret 2019 | 21:43:56 WIB


Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengerjaan jaringan irigasi di Kabupaten Kerinci saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu (13/3)
Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengerjaan jaringan irigasi di Kabupaten Kerinci saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu (13/3) / metrojambi.com

JAMBI - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di Sungai Tanduk, Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2016, Rabu (13/3), mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Dua orang terdakwa yang dihadirkan ke muka persidangan yakni mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Ibnu Ziadi, yang saat ini menjabat sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sarolangun, serta Ito Mukhtar selaku Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci.

Dalam proyek tersebut, Ibnu Ziadi bertindak selaku kuasa pengguna anggaran. Sementara itu Ito Mukhtar merupakan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Edi Pramono, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Sungai Penuh Moehargung mendakwa kedua terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1.040.825.423,48. Oleh JPU, Ibnu Ziadi dan Ito Mukhtar didakwa dengan dakwaan primair dan subsidair.

Pertama, dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana  Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kedua, dakwaan subsidair Pasal 3  jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana  Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Terhadap dakwaan ini, kedua terdakwa tidak mengajukan nota keberatan. Oleh majelis hakim, sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian yaitu pemeriksaan saksi dan alat bukti dari jaksa penuntut umum.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments