Selasa, 21 Mei 2019

Pansus I DPRD Provinsi Jambi Minta Gubernur Tempatkan Pejabat Sesuai Kualitas


Jumat, 26 April 2019 | 16:46:24 WIB


Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi
Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi / istimewa

JAMBI - Sesuai keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 17 tahun 2019, telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPj Kepala Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Sebelumnya telah dirumuskan dan disepakati bahwa Pansus I melakukan pembahasan bidang pemerintahan.

Hasil pembahasan tersebut, disampaikan Pansus I dalam rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (26/4/2019), melalui juru bicara Tadjudin Hasan dan disaksikan Gubernur Jambi Fachrori Umar serta seluruh OPD yang hadir.

Dalam melakukan pembahasannya, Pansus I fokus pada penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi melayani (WNBM).

"Selain itu, peran Baperjakat sepertinya tidak berfungsi dalam melakukan kajian terhadap kelayakan ASN yang dipromosikan menduduki jabatan tertentu," ujar Tadjuddin.

"Hal ini terlihat dari penempatan pegawai tidak lagi memperhatikan daftar urutan kepangkatan (DUK), latar belakang pesidikan, pengalaman kerja, dan profesionalitas," kata Tadjuddin menambahkan.

Padahal, lanjutnya, untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, dibutuhkan ketegasan dan kecekatan pemerintah untuk melantik ASN profesionaldan memiliki dedikasi yang tinggi.

"Karena itu, penempatan pegawai dan pejabat pada jabatan tertentu hedaknya mengacu pada prinsip "the right man on the right place", dengan tetap berpedoman pada undang-undang ASN," tuturnya.

Berdasarkan beberapa uraian hasil pembahasan dan berbagai pertimbangan, maka Pansus I memberi rekomendasi diantaranya yakni perlu digelorakan semangat pembangunan zona integritas menuju WBK dan WNBK, dengan mengambil langkah kongkrit dan komitmen yang kuat.

"Dengan cara meniadakan pembebanan biaya kepada OPD dana urun rembug dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemda," paparnya.

Kemudian, terkait penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan, Tajudin menyebut, Pansus I meminta Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera melakukan evaluasi secara holistik, integral, dan profesional terhadap seluruh kepala OPD dan jajarannya dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

"Selanjutnya, meminta Gubernur untuk memberikan reward dan punishment yang tegas, termasuk segera mengganti kepala OPD yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) dengan pejabat defenitif, agar roda OPD tersebut dapat berjalan dengan optimal," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments