Minggu, 21 Juli 2019

Pansus III DPRD Provinsi Jambi Laporkan Pembentuk Ranperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara


Jumat, 26 April 2019 | 16:59:08 WIB


Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi
Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi / istimewa

JAMBI - Laporan Pansus III DPRD Provinsi Jambi terhadap Rancangan Perda Pemerintah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, disampaikan Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jambi, Wiwid Iswara, Jumat (26/4).

Wiwid menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, urusan energi dan sumber daya mineral merupakan salah satu urusan wajib yang cukup penting bagi pemerintah daerah.

"Hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Momor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara beserta beberapa Peraturan perundang-undangan pelaksana baik peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga Peraturan Menteri ESDM," sampainya.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah kemudian memandang sangat penting untuk melakukan pengaturan dalam pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara secara menyeluruh dan terencana berupa peraturan daerah.

"Yang didalamnya memuat hal-hal antara lain: ruang Lingkup, Perencanaan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat, Perizinan Pertambangan, Usaha Jasa Pertambangan, Hak dan Kewajiban, Tataniaga, Reklamasi dan Pasca Tambang, Koordinasi, Fasilitas dan Kerjasama," paparnya.

"Lalu Data dan Sistem Informasi Pertambangan, Peran Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat dan Dunia Usaha, Penghargaan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Penegakan Hukum, Larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, dan Sanksi Pidana," sambung Wiwid.

Dikatakannya lagi, 19 hal itu kemudian dituangkan dalam 22 BAB dan 85 pasal termasuk didalamnya beberapa muatan lokal yang turut diatur demi memberikan penguatan dalam pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara.

Dirinya menyebut, Pansus III dalam melakukan pembahasan rancangan Perda ini telah dua kali memperbaiki draft rancangan Perda. Dimana Perbaikan pertama merupakan hasil pembahasan dari draft awal Rancangan Perda yang selanjutnya disampaikan Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan fasilitasi.

Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan fasilitasi mengundang pimpinan Pansus III, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan Dinas ESDM Provinsi Jambi guna di lakukan diskusi bersama Tim Fasilitasi yang terdiri dari Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pembangunan Daerah dan Ditjen Pemerintahan Hukum serta Kementerian Teknis yaitu Kementerian ESDM RI. Hasil diskusi ini, mengembalikan draft Rancangan Perda untuk diperbaiki kembali.

"Hasil perbaikan kedua disampaikan kembali ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 5 Desember 2018 yang selanjutnya melalui surat Nomor : 188.34/1317/OTDA Menteri Dalam Negeri menyampaikan secara tertulis hasil fasilitasi terhadap Rancangan Perda ini," tuturnya.

Secara garis besar terdapat beberapa penyempurnaan yang dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, saran dan masukan di antaranya, Melakukan penyempurnaan pada konsideran menimbang dan mengingat pada konsideran menimbang semula ada 2 poin dirubah menjadi satu poin yaitu merujuk pasal 7 ayat 1 huruf A undang-undang No 4 Tahun 2009 dan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014.

"Lalu melakukan penyesuaian penyesuaian terhadap narasi pasal-pasal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," katanya.

Wiwid menambahkan, selain langkah antisipatif yang dilakukan dalam bentuk pengaturan pasal demi pasal pada rancangan Perda pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara Sesungguhnya setiap daerah termasuk di Provinsi Jambi memiliki persoalan yang hampir seragam berkaitan dengan pokok pengelolaan pertambangan beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti.

"Seperti pemberian izin usaha pertambangan pengawasan kegiatan pertambangan reklamasi dan pasca Tambang serta transportasi hasil tambang," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments