Rabu, 20 November 2019

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Jambi Masih Rendah


Senin, 18 Maret 2019 | 13:51:24 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi menyebut pengguna kontrasepsi pasangan suami istri melalui program Keluarga Berencana (KB) di Jambi sudah tinggi. Namun terkait penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih terhitung rendah.

Kepala BKKBN Provinsi Jambi Mukhtar Bakri mengatakan, jumlah pengguna alat kontrasepsi di Jambi mencapai 66 persen pada tahun 2018.

"Penggunaan meningkat dari sebelumnya dan sudah tergolong tinggi dari rata-rata," ujarnya kepada Metro Jambi, Minggu (17/3).

Meski demikian, Mukhtar menginginkan masyarakat beralih pada penggunaan MKJP. Dimana metode ini dinilai lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. MKJP memiliki rentang waktu yang lama. Misalnya implan selama tiga tahun dan intra uterine device (IUD) yang bisa sampai 10 tahun.

Menurutnya, MKJP tidak memasukan zat antibiotik ke dalam tubuh. Berbeda dengan alat kontrasepsi KB jenis pil atau suntik yang secara periodik memasukan semacam itu.

"Saat ini, kami tengah kejar sosialisasi peningkatan MKJP. Sebab ini lebih aman bagi penggunanya. Di bandingkan suntik yang kebanyakan ibu-ibu mengatakan lupa dan sebagainya. Terlebih didaerah pelosok yang harusnya mereka gunakan kontrasepsi jangka panjang," tuturnya.

Namun nyatanya untuk di Jambi sendiri masih rendah. Rendahnya penggunaan tersebut, Mukhtar menyebut disebabkan oleh minimnya jasa pelayanan. Artian kurangnya layanan bidan puskesmas di desa-desa pelosok.

Selain itu Ia tidak menampik kurangnya SDM yang juga turut menjadi faktor. "Umpama hari kerja, masyarakat kebanyakan bekerja di kebun. Pas pulang, bidannya sudah pulang juga dari jam kerja. Kecuali kalau bidannya tinggal di situ (desa, red)," terangnya.

Masyarakat pula jika ingin melakukan pemasangan alat kontrasepsi melalui kategori swasta juga otomatis dikenakan biaya. Oleh karenanya, Mukhtar menyarankan, agar masyarakat memiliki BPJS Kesehatan supaya dapat difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah.

"Makanya yang seperti ini harus ikut BPJS," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments