Selasa, 21 Mei 2019

Bakeuda Bayarkan Satu Bulan TPP ASN Pemprov Jambi


Senin, 22 April 2019 | 16:43:12 WIB


Kepala Bakeuda Provinsi Jambi Agus Pirngadi
Kepala Bakeuda Provinsi Jambi Agus Pirngadi / istimewa

JAMBI - Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi telah membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Provinsi Jambi. Namun TPP tersebut tidak sekaligus diambil untuk bulan Januari dan Maret 2019, pasalnya pencairan tergantung kesiapan perekapan di masing-masing OPD.

Kepala Bakeuda Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengatakan pembayaran ini merupakan hasil perekapan bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sekaligus didasarkan pada perekapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai persyaratan pembayaran.

"Kebanyakan OPD satu bulan banyak yang sudah mencairkan," ujarnya, Senin (22/4/2019).

Selain itu, adapula OPD yang telah merekap dua bulan TPP, yakni Januari dan Februari. Kemudian adapula OPD yang menunggu penyusunan perekapan tiga bulan hingga Maret selesai.

"Untuk perhitungan perekapan di Bakeuda sekitar tanggal 10 tiap bulannya, artinya setelah tanggal tersebut bisa dicairkan ke OPD," kata Agus.

Ditanya pencairan, Agus menyebut jika dinasnya baru mencairkan untuk hitungan satu bulan saja. Sedangkan untuk OPD mana saja, dirinya tak hapal. "Saya belum cek betul, tapi rata-rata sudah ambil sebulan pencairan TPP kebanyakan," sampainya.

Sedangkan mengenai besaran kenaikan sendiri, Agus mengatakan secara proporsional yang berkisar 15 hingga 20 persen."Jadi dibuat proporsional karena ada pajak golongan tiga dan empat yang harus dibayar berbeda, seperti digolongan empat ada yang disubsidi pajaknya makanya jadi 20 persen naiknya, tapi rata-rata 15 persen," bebernya.

Sebelumnya Agus menyebut kenaikan TPP inintuk besaran kenaikannya sebanyak Rp 380 miliar dari tahun sebelumnya Rp 324 miliar. "Maksimal 380 miliar naiknya," ujarnya.

Sementara Kepala BKD Provinsi Jambi Husairi saat dikonfirmasi mengatakan seluruh ASN Pemprov Jambi akan menerima TPP tersebut berdampingan dengan gaji bulanan. “Tiap bulan akan terima, ada semua yang terendah golongan 1a sampai 4e, tabelnya ada," sebutnya.

Lebih lanjut, Husairi menyebut ini juga berhubungan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis online yang mulai diberlakukan tahun ini. “Kalau tidak kerjain SKP tidak dapat TPP. penilaian TPP itu 40 persen SKP, 60 kedisiplinan yang diawasi langsung oleh atasan," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments