Kamis, 22 Agustus 2019

Degradasi Peran Parpol Dalam Domain Politik


Selasa, 02 April 2019 | 10:13:41 WIB


/

Oleh: Eldaniel Siallagan

PARTAI politik di Indonesia hingga saat ini sudah banyak berdiri dengan latar belakang dan ideologi yang berbeda-beda. Ada yang bersifat nasionalis maupun agamis tergantung pada pendiri dan penikmatnya masing-masing. Cara mereka menguatkan dan memperbesar power setiap partainya juga berbeda-beda. Sebagian dengan cara memperbanyak jumlah anggota partai politiknya, namun ada juga dengan cara berusaha mewujudkan visi dan misi parpol yang telah ditetapkan untuk menarik simpati masyarakat.


Tetapi, dibalik itu semua tidak menutup kemungkinan masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki atau kekurangan parpol yang harus direkonsilasi untuk mewujudkan prospek yang baik terhadap partai politik itu sendiri dimasa yang akan datang.

Partai Politik di Indonesia saat ini
Menurut penulis sendiri masih ada kelemahan-kelemahan partai politik di Indonesia yang memungkinkan runtuhnya pondasi parpol dalam domain politik. Salah satunya adalah dalam perekrutan kader-kader parpol. Penulis melihat masih banyak partai politik di Indonesia dalam melakukan rekrutmen setiap anggota, tidak transparansi ataupun terbuka secara umum. Seolah-olah perekrutannya dilakukan secara tertutup.

Dengan begitu, banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara konkrit syarat untuk masuk menjadi anggota pada setiap partai politik. Padahal, seharusnya setiap parpol harus terbuka kepada masyarakat guna untuk menciptakan keharmonisan dan kepercayaan antara masyarakat dan partai politik. Kelemahan lain partai politik di Indonesia juga dapat dilihat dari kurangnya konsistensi parpol terhadap ideologi dan platform partainya sendiri.

Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya kader-kader parpol saat ini yang telah duduk dikursi pemerintahan ataupun wakil rakyat tertangkap dan terbukti melakukan perbuatan korupsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pada saat ini bisa dikatakan mayoritas partai politik nasional di Indonesia setiap kadernya pernah melakukan perbuatan korupsi diberbagai daerah negara republik Indonesia. Menurut hasil survei KPK yang diliput oleh detiknews pada tahun 2018 terdapat beberapa kader partai yang tertangkap OTT.

KPK kembali melakukan OTT pada 3 Februari 2018. Dalam OTT saat itu, KPK mengamankan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Timur. Dari 19 kepala daerah tersebut, sebanyak 7 orang berasal dari PDIP. Kemudian ada 5 orang dari Golkar, 2 dari PAN, 1 dari NasDem, 1 dari Perindo, 1 dari Berkarya, 1 dari Partai Nanggroe Aceh, dan 1 lagi usungan PDIP-PKB saat maju dalam pilkada. Korupsi saat ini terus meruak dan merajalela seakan fungsi parpol sebagai wadah pendidikan politik dan menpenciptakan pemimpin yang berpamor hanya menjadi bayang-bayang saja. Padahal secara teori tidak ada partai politik di Indonesia yang ideologi ataupun platformnya bertujuan untuk menyusahkan kehidupan rakyat. Malah sebaliknya, mayoritas parpol di Indonesia arah platformnya bertujuan untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Pertanyaannya mengapa hal ini bisa terjadi ? Menurut penulis kejadian buruk seperti ini bisa saja terjadi akibat dampak dari ketidakprofrsionalan dan kurangnya konsistensi parpol dalam merekrut setiap kadernya. Seperti yang banyak kita jumpai saat ini banyaknya kaderisasi partai politik yang instan. Maksudnya instan disana adalah kemunculan calon pemimpin yang secara tiba-tiba. Baik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Yang terpenting kader tersebut memiliki power untuk menarik simpati masyarakat, baik dari segi materi maupun populeritas yang dikantonginya sebagai modal untuk menarik hati rakyat plus dipilih oleh rakyat. Padahal, kader tersebut belum lama berdomisili menjadi anggota partai.

Bagaimana mungkin kader instan seperti ini dapat memahami ideologi, platform, visi-misi dan jiwa siasat partai itu dengan waktu yang singkat? Kalaupun hal itu terjadi pasti sangat langka dijumpai dalam dunia politik dan akan menghasilkan output yang tidak maksimal. Hal ini menggambarkan seakan tujuan parpol saat ini semata-mata tak lagi ingin membangun indra politik yang baik sesuai dengan tupoksinya.

Tetapi, yang terpenting adalah mereka dapat merebut kekuasaan ataupun mendapatkan kedudukan politik dalam domain medan persaingan. Seperti yang di katakana oleh mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2002-2007, Chusnul Mariyah tentang kinerja partai politik yang ada di Indonesia pada abad reformasi ini. Chusnul Mariyah mengatakan : ”Parpol di Indonesia cenderung hanya mementingkan bagaimana cara mereka memenangkan kontestasi. Dampaknya, parpol-parpol itu kerap mengesampingkan fungsinya sebagai mesin pendidik bagi para anggotanya, untuk melahirkan kader-kader terbaik”. ujar mantan komisioner KPU tersebut dalam sebuah diskusi di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 6 Desember 2016.

Dampak dari situasi parpol saat ini terhadap keseimbangan politik di Indonesia
Dengan beberapa kelemahan parpol tersebut tentu sangat berpengaruh pada kehidupan politik di negara Indonesia. Salah satunya di bidang pemerintahan politik. Ketika kader instan partai menduduki jabatan dipemerintahan, mereka akan bimbang dengan hal-hal yang sebagaimana mestinya dilakukan oleh orang-orang yang duduk dilembaga pemerintahan politik. Atau mungkin saja mereka melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Bukan rakyat. Visi-misi untuk pro terhadap kepentingan rakyat menjadi camuflase semata dan janji-janji mereka saat berkampanye hanya sebuah rekayasa. Hal ini dapat kita nilai dari keadaan berbagai daerah di Indonesia yang pembangunan infrastrukturnya masih minim dan eksekutor korupsi masih banyak ditemukan.

Tentu ini akan mengakibatkan kurang maksimalnya pembangunan dan pengembangan sosial, politik, maupun ekonomi di setiap wilayah Indonesia. Perkara seperti ini tentu akan menggerogoti kepuasan rakyat kepada pemerintah. Mereka semakin apatis dalam dunia politik, dan menurut penulis itu hal yang sangat wajar dan manusiawi akibat dari rasa kekecewaan. Rasa kepercayaan rakyat kepada partai politik pun kian menurun.

Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya masyarakat yang memilih untuk golput. Seperti yang dikatakan oleh Margarito seorang pengamat hukum tata negara Indonesia. Beliau mengatakan : “meningkatnya angka golput pada pemilu cukup besar. Salah satu faktor penyebabnya adalah maraknya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum kader partai politik. Hal itu, membuat masyarakat tidak lagi percaya kepada partai politik” ujar beliau pada acara diskusi dalam rangka peringatan Hari Lahir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa rekonsilasi setiap partai politik di Indonesia sangat perlu dilakukan. Khususnya dalam tekad konsistensi ideologi, platform partai, dan perekrutan kaderisasi. Parpol harus konsisten pada ideologi dan platform partainya. Mungkin dengan cara mensejahterakan rakyat ketika kader partai sudah menduduki jabatan dipemerintahan politik. Tidak melakukan perbuatan korupsi, menegakkan keadilan dan sebagainya. Seharusnya partai melakukan seleksi-seleksi kader secara akurat dan terbuka. Misalnya, dengan cara membuka ruang kepada rakyat disetiap daerah untuk menjadi keanggotaan partai politik, dan menyaring orang-orang yang benar-benar memiliki potensi dalam bidang politik.

Supaya setiap anggota tidak cacat paham akan destinasi partai dan menjadi kader-kader yang bergengsi untuk partai. Dan partai juga harus memilih anggota yang memang sudah mantap paham dengan pendidikan politik juga pemerintahan, untuk dikaderkan menjadi calon pemimpin bagi rakyat dalam medan domain persaingan. Dengan demikian, parpol mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal sebagai indra politik yang baik bagi negara, guna untuk menciptakan prospek politik yang baik dimasa depan dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap faedah setiap partai politik yang ada di Indonesia. Sehingga, dengan terbentuknya suatu kepercayaan antara rakyat dan parpol, maka akan lebih mudah untuk menciptakan kolaborasi politik yang baik antara rakyat dan partai politik pada sebuah negara dan menjadikan negara tersebut damai, sejahtera dan berkarisma dikacamata dunia. Akankah negara Indonesia dapat mewujudkannya ? Bukti kita yang akan menjawab.

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ketua Komisariat GMNI Fisipol Universitas Jambi.


Penulis: Eldaniel Siallagan
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments