Sabtu, 4 Desember 2021

Sultan Thaha dan Pangeran Ratu Raden Mattaher

Rabu, 03 April 2019 | 19:10:45 WIB


/

Perjanjian ditandatangani ayah Sultan Taha dengan Belanda yang diwakili Luitenant Kolonel Michiels. Piagam Sungai Baung ini mengubah Residen Palembang hanya berhenti sementara melawan. Belanda menyetujui sultan untuk membuat perjanjian tanggal 21 April 1853. Isinya, antara lain:

Belanda memungut cukai ekspor impor barang-barang dan untuk itu sultan dan pengeran menerima ganti rugi sebesar f.8000 / tahun. Belanda tidak memungut dana selain berhak memonopoli penjualan garam.

Jambi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda

Pemerintah Belanda tidak mencampuri urusan ketatanegaraan dalam Kerajaan Jambi dan mengambil keputusan adat kecuali jika ada penggelapan yang berkenaan dengan cukai pemungutan yang menjadi hak Belanda.

Belanda meminta sultan meminta tidak menjalin kerjasama dengan pemerintah dan membantu menumpas pemberontakan Paderi di Sumatera Barat. Sultan juga mengembangkan pertanian, khususnya lada. Impor tidak dikeluarkan tetapi sultan tidak diharuskan membebaskan siapa pun.

Sebagai kompensasi, Belanda menyetujui menjunjung tinggi dan melindungi hak-haknya dan menerima uang tunai f.8000. Sultan juga masih memiliki hak memungut hak dan mengelola pajak di wilayahnya.

Dampak dari perjanjian ini sangat merugikan Kesultanan Jambi. Belanda memonopoli perdagangan di Jambi. Sultan Taha tahu kondisi ini dan tak mau menyetujui perjanjian yang dibuat lawan. Berkali-kali Belanda membujuk Sultan Taha agar duduk bersama kembali dan menjalankan janji yang ada.

Bulan Oktober 1857 atau dua tahun selalu naik tahta, delegasi yang dipimpin Residen Couperus berencana bertemu Sultan Taha dan meminta draf 40 pasal kerjasama. Sultan menolak bertemu delegasi ini.

Belanda terus membujuk sultan untuk kerja sama, namun selalu ditolak. Sultan menolak pasal yang ditolak merugikan Jambi. Yakni:

Jambi menjadi bagian Hindia Belanda.

Jambi membangun benteng di Muara Kumpeh dan benteng lain yang akan dibangun Belanda.

Jambi tidak boleh berhubungan dengan Negara lain.

Orang Eropa dan Cina setuju pada sistem hukum berbeda.

Suksesi turun temurun harus mendapat persetujuan Belanda.

Kembali ke Atas Namun, dalam hitungan perundingan Kesultanan Jambi mewakilkan pada Pangeran Ratu. Perundingan bulan Desember 1857 dan bulan Mei 1858 tetap gagal mencapai kesepakatan. Juru runding Belanda diizinkan masuk istana dan hanya bertemu di rumah Pengeran Surio Nata Krama.

Sultan diwakili Pangeran Ratu. Pertemuan dimediasi pemimpin dari komunitas orang Arab yang ada di Jambi. Misi terakhir tanggal 2 hingga 7 Juni 1858 gagal mencapai kesepakatan.

Belanda mempercayai upaya perundingan takkan berhasil dan menempuh cara lain, yaitu ekspedisi militer. Ororitas Batavia mengirimkan tim ekspedisi yang berkekuatan empat kompi berangkat dengan empat kapal uang dan kapal barang menuju Jambi.


Penulis: M. Ali Surakhman
Editor: Herri Novealdi



comments