Senin, 9 Desember 2019

Eksepsi PDAM Ditolak Hakim, 200 Warga Jambi Diajukan Jadi Saksi


Selasa, 09 April 2019 | 22:23:10 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI – Sidang gugatan Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap direktur PDAM Tirta Mayang sebagai tergugat I dan Walikota Jambi sebagai tergugat II atas kenaikan tarif PDAM, dilanjutkan ke pembuktian.

Hal itu setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi menyatakan menolak eksepsi tergugat I dan II. Putusan sela ini dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa (9/4/2019).

Dalam amar putusannya, hakim Edy Pramono menyatakan menolak eksepsi/jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II dan melanjutkan perkara dengan agenda penyerahan bukti penggugat pada Selasa, 16 April 2019 mendatang.

Menanggapi putusan ini, Kuasa hukum YLKI, PH Cipta Hendra, mengaku cukup senang dengan gugatan mereka diterima oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi.

“Alhamdulillah untuk sementara ini usaha kita bersama telah berhasil, mudahan-mudahan situasi begini akan bertahan sampai akhir persidangan dengan hasil memuaskan hati masyarakat Kota Jambi,” katanya.

Terpisah, Ketua YLKI Ibnu Qoldun mengatakan, pada pembuktian nanti, pihaknya akan menyerahkan sejumlah bukti kepada hakim yang mengadili dan memeriksa gugatan ini. Bukti tersebut antara lain adalah Permendagri, Perwal dan pasal-pasal yang bertentangan, Undang-undang nomor 25 tentang pelayanan publik, bahwa tarif wajib meminta persetujuan DPRD.

“Kemudian, rekomendasi DPRD belum pernah menyetujui adanya kenaikan tarif PDAM,” katanya saat dikonfirmasi.

Selain bukti, Ibnu Qoldun juga mengatakan, pihaknya akan menghadirkan saksi dari masyarakat, yang jumlah bisa sampai 200 orang. “Kita akan hadirkan sebagian warga Kota Jambi. 200 orang warga akan menjadi saksi,” tandasnya.

Untuk diketahui, YLKI menggugat kenaikan tarif PDAM yang mencapai 100 persen oleh tergugat I dan II telah melanggar ketentuan  perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili dan memeriksa gugatan ini, yaitu dengan putusan: satu, mengabulkan gugatan seluruhnya, dua menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II menaikan tarif air minum per bulan Oktober terbukti secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Tiga, menyatakan keputusan tentang kenaikan tarif No 690/1753/Sekper/IX/2018 tertanggal 3 September 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat. Empat, menyatakan dan menghukum tergugat I dan tergugat II untuk di depan media massa lokal maupun media nasional, pernyataan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Jambi, dan tidak menaikan tarif air minum PDAM.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments