Minggu, 25 Agustus 2019

Triwulan Pertama 2019, Produksi Batubara di Jambi Meningkat


Rabu, 24 April 2019 | 16:34:10 WIB


ilustrasi
ilustrasi / dok/metrojambi.com

JAMBI - Produksi batubara di Provinsi Jambi pada triwulan pertama 2019 ini mengalami peningkatan hingga mencapai 1.015 ribu Metrik Ton (MT). Sebelumnya diketahui total hasil produksi sepanjang 2018 lalu tercatat sebanyak 11,86 juta MT.

Kabid Pertambangan, Mineral dan Batubara Novaizal Varia Utama mengatakan dari 11,86 juta MT tersebut, yang tujuan domestik sebanyak 8,8 juta MT dan selebihnya tujuan ekspor (luar negeri_red).

"Ekspornya ke negara China, India, Vietnam dan Malaysia," tuturnya saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (24/4/2019).

Sedangkan untuk tujuan domestik, lanjutnya, dikirim kepada PLN. Selain itu juga untuk pemenuhan pabrik-pabrik kelapa sawit maupun gula, seperti yang terdapat di Provinsi Lampung serta pembangkit listrik lainnya di luar kebutuhan PLN.

Secara rinci, Novaizal menjelaskan selama 2019 total pengajuan dari pelaku usaha pertambangan terkait kuota produksi yang disetujui pihak ESDM sendiri adalah sebanyak 13 juta MT. Diantaranya kabupaten Sarolangun 5,7 juta MT, Bungo 2,8 juta MT, Tebo 1,9 juta MT, Batanghari 1,7 juta MT, dan Muaro Jambi 900 MT.

"Itu antaranya yang sudah disetujui bekerjasama selama tahun ini. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, namun melihat perkembangan di triwulan pertama maka diperkirakan akan terus alami peningkatan," katanya.

Selain itu, dirinya memaparkan untuk setiiap pertambangan, wajib melakukan tahap operasi produksi yang memiliki hak mengangkut dan menjual. Dimana pertambangan tiap tahunnya harus menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).

Dari RKAB ini, nantinya pemerintah memberikan berapa produksi yang dapat diperkenankan di tahun itu. "Misal RKAB mereka diperkenankan produksi sekitar 500 ribu MT, maka kita berikan kuota 500 MT yang diperoleh dari hasil evaluasi komitmen mereka ditahun lalu. Apakah ada peningkatan alat yang digunakan dalam pertambangan, dan pengelolaan lingkungannya," paparnya.

"Nah setelah mereka mendapatkan kuota tersebut, selanjutnya mereka mengajukan penjualan yang biasanya dilakukan ke tongkang maupun via darat sebagai user pengguna akhir," kata Novaizal.

Kemudian apabila mereka menjual melalui tongkang, Novaizal mengatakan bahwa setidaknya mereka harus membayar dengan syarat membuat Laporan Hasil Verifikasi (LHP). "Dilakukan oleh pihak ketiga, untuk diketahui berapa jumlah batubara yang diangkut ataupun seperti apa kualitasnya dan dilaporkan secara berkala kepada kami ditiap bulannya," terangnya.

Setelah dilaporkan dan dievaluasi, ternyata ditemukan produksinya tidak sesuai atau maslh melebihi dari kuota yang diberikan, maka di stop pertambangannya. "Kecuali melakukan perbaikan. Dan sejauh ini sudah ada beberapa pertambangan yang kami stop tetapi bukan karena RKAB melainkan lebih kepada pengelolaan lingkungan, dan keselamatan serta reklamasi pasca tambang," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments