Kamis, 19 September 2019

Potret Buruh Perempuan Saat ini (Momentum May Day)


Kamis, 02 Mei 2019 | 14:10:35 WIB


Erlina Triasmita Situmorang
Erlina Triasmita Situmorang / istimewa

Oleh: Erlina Triasmita Situmorang

KETIKA
mendengar May Day atau Hari Buruh Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Mei mungkin kita tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Setiap tahun seluruh buruh di dunia dari berbagai daerah tak terkecuali di Indonesia turun ke jalan menuntut memperjuangkan hak-hak mereka yang belum juga dirasakan adil. 

Cikal bakal sampai lahirnya hari buruh awalnya ditandai oleh peristiwa unjuk rasa yang terjadi pada 4 Mei 1886 di Chicago AS. Tanggal 1 Mei di Kota Chicago menjadi saksi tumpah ruahnya para buruh menggelar demonstrasi menuntut delapan jam kerja ke jalan dan secara serentak buruh meletakkan seluruh alat kerja keluar dari pabrik-pabrik mengikuti panggilan dan seruan untuk menuntut hak serta kesejahteraan mereka. Kemudian berlanjut pada puncaknya dimana kaum buruh menuntut gerakan 8 jam kerja sehari dan melakukan pemogokan akbar 1 Mei 1886 dan tercacat sebagai sebuah moment gemilang dalam sejarah perlawanan gerakan buruh di dunia.

Pada saat itu pula peristiwa mengenaskan terjadi dimana polisi menembaki kaum buruh dengan sangat brutal bahkan beberapa pemimpin mereka dihukum mati. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1889 ditetapkanlah sebagai Hari Buruh Internasional hasil dari Kongres Internasionale yang diselenggarakan pada bulan Juli tahun 1889 di Paris. Dapat kita simpulkan bahwa May Day lahir dari perjuangan panjang kaum buruh. May Day hadir karena buruh tidak mau diperlakukan seperti budak. May Day hadir sebagai pengingat bahwa hingga kini banyak buruh yang belum mendapatkan hak-hak mereka sesuai ketentuan perundang-undangan, banyak yang mendapatkan upah yang tidak layak, dan banyak pula yang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi lainnya.

Jika kita telaah lebih dalam lagi, kaum buruh sesungguhnya memiliki kontribusi besar dalam menghasilkan devisa untuk negara. Mereka adalah penggerak ekonomi negara, disamping sebagai pelaku primer dalam membangun peradaban bangsa. Dengan jumlahnya yang sangat banyak dan tersebar di seluruh pelosok negeri ini, kaum buruh pula merupakan kekuatan utama dalam memenentukan wajah masyarakat Indonesia secara umum. Di tangan merekalah wajah negara ini tegak atau tertunduk. Namun disini saya mau membahas mengenai buruh perempuan. Kita tentu tidak asing dengan berita di media massa tentang buruh yang dipecat secara sepihak, tidak diberikan THR, atau tidak mendapatkan upah yang layak. permasalahan-permasalahan terkait pelanggaran hak-hak normatif di atas. Namun pernahkah kita mendengar tentang buruh yang keguguran saat bekerja? Diskriminasi soal upah dan tunjangan kerja? Atau buruh perempuan yang dilecehkan dan mendapat kekerasan seksual di tempat kerjanya?

Berdasarkan catatan Biro Pusat Statistik (BPS) jumlah buruh Indonesia yang mencapai 112 juta orang, sebanyak 43 juta diantaranya adalah buruh perempuan. Berdasarkan penelitian Never Okay terhadap 1.240 responden di 34 provinsi, sekitar 44% buruh perempuan Indonesia mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, dimana 89,84% dalam bentuk pelecehan lisan, sekitar 87,98% pelecehan fisik, dan sekitar 70,65% pelecehan isyarat. Catatan International Labour Organization (ILO) pada tahun 2012 menyebutkan bahwa kesenjangan upah antar gender di Indonesia masih berkisar 19%. Kesenjangan upah antar gender adalah kesenjangan gaji/pendapatan yang diterima oleh buruh perempuan dengan buruh laki-laki.

Ketika perempuan terdesak keluar rumah untuk mencari pekerjaan, posisi mereka hanyalah sebagai ‘pencari nafkah lapis kedua alias tambahan’. Hal ini membawa ketidakadilan dalam sistem pengupahan. Jadinya, upah buruh laki-laki lebih banyak dari upah buruh perempuan karena adanya komponen tunjangan keluarga (istri dan anak). Sementara buruh perempuan, sekalipun sudah menikah alias sudah berkeluarga, tetap dianggap buruh lajang. Selain diskriminasi soal upah dan tunjangan, perempuan juga mengalami diskriminasi dalam kesempatan mengikuti pelatihan dan kesempatan meningkatkan karir. Lebih parah lagi, perempuan di tempat kerja kerap mendapat pelecehan seksual bahkan perkosaan.

Situasi lebih parah dirasakan oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh migran, Tentunya kita tidak lupa buruh perempuan yang bekerja di negeri orang. Pekerja domestik yang bekerja di luar negeri (migrant domestic worker) sebagian besar adalah buruh perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan buruh tani di pedesaan. Hingga tahun 2013, jumlah buruh migran Indonesia di luar negeri mencapai 6,5 juta orang di 142 negara. Sekitar 70-80 persen adalahnya adalah perempuan. Mereka ini adalah salah satu sumber devisa negara yang penting, tetapi justru kurang mendapat perlindungan dari pemerintah.

Kita sering mendengar kasus TKW (tenaga kerja wanita) Indonesia yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya. Mereka juga bekerja tidak mengenal waktu dan sering kali tidak mendapatkan hari libur. Sebagian besar buruh migran perempuan Indonesia bekerja sebagai PRT. Mereka nyaris tanpa perlindungan hak, seperti upah dibawah standar, pelanggaran jam kerja, PHK sepihak, gaji tidak dibayar, bekerja tidak sesuai kontrak, tidak mendapat waktu istirahat, dan klain-lain. Selain itu, buruh migran perempuan Indonesia kerap mengalami pelanggaran HAM, seperti penyitaan dokumen, larangan berkomunikasi, penganiayaan, kekerasan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Nasib PRT di dalam negeri tidak jauh berbeda. Hingga sekarang, DPR belum mengesahkan UU PRT. Padahal, hal ini sangat dibutuhkan oleh PRT dalam meraih hak-haiknya.

Tak jarang pula banyak ditemukan buruh perempuan yang menjadi korban pelecehan bungkam, tidak berani bersuara dan melaporkan karena malu dan tekanan yang dihadapinya. Masalah lainnya, yaitu tidak adanya ruang laktasi yang layak bagi pekerja yang sedang menyusui. Hal ini melanggar Peraturan Bersama 3 Menteri (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan No 49/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja). Tidak tersedianya ruang laktasi yang layak mengakibatkan pekerja perempuan gagal memberikan ASI eksklusif untuk anaknya. Masih banyak buruh yang dipersulit jika ingin menggunakan hak cutinya, salah satunya dengan kewajiban untuk menyertakan surat dokter.

Pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan harusnya memperhatikan betul mengenai kebijakan khusus terhadap buruh perempuan. Pemerintah harus mampu memperhatikan hak-hak dasar perempuan dari berbagai lapisan masyarakat dan kelompok sosial. Pemerintah seharusnya menjadi pihak yang mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak perempuan dari beragam kelompok. Spesifiknya dengan memperhatikan benar penerapan perusahaan terhadap peraturan-peraturan khusus dan standar internasional mengenai karyawan hamil , hak maternitas yang sering diabaikan, pemberian ruang laktasi dan cuti haid. Karena setiap kelompok sosial di dalam kategori perempuan perlu dilindungi karena secara spesifik mereka punya hak tertentu. Jadi tugas negara yaitu melakukan rangkaian upaya agar hak-hak mereka tidak terlanggar dan buruh perempuan merasa terlindungi.


*) Penulis adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi


Penulis: Erlina Triasmita Situmorang *)
Editor: Herri Novealdi



comments