Minggu, 29 Maret 2020

Transparansi Sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Dana Bagi Hasil


Kamis, 02 Mei 2019 | 14:44:34 WIB


Kepala Bidang Pertambangan, Mineral dan Batubara Novaizal Varia Utama saat menyampaikan sambutan mewakili kepala dinas ESDM Provinsi Jambi
Kepala Bidang Pertambangan, Mineral dan Batubara Novaizal Varia Utama saat menyampaikan sambutan mewakili kepala dinas ESDM Provinsi Jambi / Rina/Metrojambi.com

JAMBI - Dalam Upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif Migas dan Minerba, baik di tingkat nasional maupun daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) di Hotel Aston Jambi, Kamis (02/05/2019).

FGD ini dilakukan guna membahas penyaluran dana bagi hasil (DBH). Dimana sektor industri ekstraktif DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kemenko Bidang Perekonomian Ahmad Bastian Halim menyampaikan bahwasanya pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara termasuk Indonesia.

"Terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Dirinya mengatakan, bagi banyak daerah penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah dalam APBD setiap tahunnya.

"Karena kontribusinya yang besar dan sifatnya yang fluktuatif karena dipengaruhi banyak faktor eksternal pengetahuan tentang proses perhitungan alokasi DBH dan mekanisme distribusinya dari pusat ke daerah sangat perlu untuk diketahui oleh para perencana di tingkat daerah," jelas Ahmad.

Sejak tahun 2010, Ahmad menyebut Indonesia secara sukarela telah ikut aktif berpartisipasi sebagai neagra pelaksana EITI. Sejak menjadi pelaksa EITI, Indonesia sudah mempublikasikan enam laporan yang mencakup data penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun kalender 2009 sampai tahun 2016. Laporan EITI tahun kalender 2017. "Saat ini sedang dalam proses penyusunan dan direncanakan data diselesaikan akhir 2019 ini," katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam walaupun daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil namun banyak daerah penghasil yang masih belum puas dengan pembagian DBH.

"Isu ini bukanlah isu yang baru dan sudah sangat banyak kajian yang membahasnya, namun dalam kerangka EITI masih sangat relevan untuk dibahas kembali. Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah proses penyaluran isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar pemanfaatan DBH bagi masyarakat dan lain-lain masih selalu ditanyakan berbagai pihak," tambah Ahmad.

Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan turunannya, namun beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan. "Salah satunya karena pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan harga harga komoditi lainnya serta naik turunnya nilai tukar rupiah. Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa dbh yang diterima sehingga mengganggu perencanaan anggaran pemerintah daerah," terangnya.

Oleh karena itu, EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesaling percayaan antara pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat. Laporan di tahun 2016 yang sudah dipublikasikan telah mencantumkan informasi DBH sampai tingkat kabupaten," tuturnya.

Sementara, Kepala ESDM Provinsi Jambi Harry Andria melalui Kepala Bidang Pertambangan, Mineral dan Batubara Novaizal Varia Utama menyampaikan, EITI dilatarbelakangi oleh keprihatinan sejumlah tokoh di dunia terhadap kondisi berbagai negara berkembang yang mempunyai kekayaan sumber daya alam (SDA) seperti pertambangan minyak dan gas alam yang melimpah tetapi kondisi masyarakatnya cenderung tetap miskin meskipun SDA tersebut sudah dieksploitasi bertahun-tahun.

"Disisi lain akibat eksploitasi SDA itu, kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal masyarakat cenderung semakin memburuk, baik karena standar pengelolaan SDA yang juga buruk maupun karena program-program untuk mereklamasi lokasi-lokasi bekas pengelolaan SDA tersebut oleh pemerintah setempat tidak membuahkan hasil yang diinginkan," papar Novaizal.

Sedangkan, di Provinsi Jambi sendiri, DBH Migas dan minerba memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada penerimaan daerah setiap tahunnya pada tahun 2018 total penerimaan DBH di Provinsi Jambi dari sektor Migas sebesar Rp 194 miliar.

"Mengingat kontribusinya yang besar bagi APBD dan sifatnya yang sangat fluktuatif maka pengetahuan yang mendalam tentang proses perhitungan alokasi DBH dan mekanisme distribusinya dari pusat ke daerah sangat perlu untuk diketahui sehingga dapat membuat perencanaan yang lebih baik bagi keberlangsungan Pembangunan Daerah," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments