Sabtu, 11 Juli 2020

Tak Sampaikan LHKPN, 19 Pejabat Merangin Terancam Sanksi


Kamis, 02 Mei 2019 | 22:37:48 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

BANGKO - Meski jadwal untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) telah berakhir pada 31 Maret lalu, ternyata masih ada pejabat negara yang tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Merangin belum melapor.

Dari data Inspektorat Merangin, terdapat 1032 wajib lapor, hingga 31 Maret ada sekitar 32 orang yang dinyatakan telat melapor dikarenakan melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Hal ini dibenarkan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin, Hatam Tafsir. Ia mengatakan, selain 32 orang yang telat itu, masih terdapat 19 orang pejabat negara yang tidak atau belum menyampaikan laporan.

"Batas pelaporan memang berakhir 31 Maret, terdapat 32 orang yang telat dan tercatat ada 19 orang pejabat yang sama sekali belum menyampaikan LHKPNnya," ujar Hatam Tafsir, Kamis (2/5/2019).

Menurut Hatam Tafsir, pihaknya akan menelusuri apakah ke 19 orang yang belum melapor tersebut masih menjabat atau tidak, bahkan kemungkinan sudah pensiun.

"Kita telusuri dulu kenapa mereka belum melaporkan, apakah mereka masih menjabat atau tidak menjabat lagi atau bahkan mereka sudah pensiun, namun belum melapor," terang Hatam Tafsir.

Adapun beberapa poin yang dilaporkan diantaranya seperti harta bergerak, harta tak bergerak,  peralatan mesin, surat berharga, penerimaan per tahun dan pengeluaran per tahun.

"Jika mereka masih menjabat namun tidak melaporkan, mereka akan mendapatkan sanksi seperti penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan hingga tidak bisa menerima TPP," pungkasnya.


Penulis: Andi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments