Kamis, 18 Juli 2019

Mempertanyakan Profesionalitas dan Netralitas KPU


Selasa, 07 Mei 2019 | 14:24:47 WIB


Emi Nitalia
Emi Nitalia / istimewa

PEMILIHAN Umum 2019 baru saja kita laksanakan 17 April kemarin, proses pemilu serentak ini merupakan pertama kalinya diterapkan di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu telah menyiapkan segala hal yang diperlukan agar terselenggaranya pemilu ini dengan sebagaimana mestinya, seperti dengan menyediakan web khusus agar pemilih bisa mengenal rekam jejak dan profil para kandidat/calon yang akan dipilih pada Pemilu 2019 nanti. Pemilih dapat mengakses web infopemilu.kpu.go.id. 

Selain data primer tentang daftar hidup para calon wakil rakyat, pemilih juga bisa mencari informasi sekunder dari calon di berbagai media informasi yang ada. Ini menjadikan pemilih khususnya pemilih pemula dipermudah untuk dapat memilih calon pemimpinnya. Pemungutan suara pada pemilu kali ini dilakukan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinisi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD.

Namun setelah pemilu serentak 2019 berlangsung, banyak beredar berita dan data yang menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat yang muncul bertebaran baik di media sosial, media massa dan televisi.

Berita dan data tersebut kerap kali menyudutkan KPU yang dianggap "tidak profesional dan tidak netral" dan juga berbagai isu seperti kecurangan, memihak, diintervensi dan sebagainya. Benarkah demikian? Melihat fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan ketidak profesionalan dan netralitas KPU seperti pada kesalahan penginputan data yang mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mengakui adanya perbedaan data pada sistem informasi perhitungan suara (Situng) dengan dokumen C1 asli di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Penyelenggara pemilu itu menjelaskan perbedaan yang terjadi disebabkan adanya kesalahan input data oleh jajarannya di daerah.

Dilansir dari berita JPPN, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi mengatakan, hingga kemarin (19/4), ada lima TPS di lima daerah yang dilaporkan salah input dokumen C1 di aplikasi Situng. Yakni Maluku, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Riau dan Jakarta Timur.

Sebelumnya, kekeliruan angka di situng ramai dibicarakan di media sosial. Di TPS 17 Jempong Baru Sekarbela, Kota Mataram, perolehan suara Prabowo-Sandi tertulis 159 di Situng. Sementara di C1 tercatat 189 suara. Kemudian di TPS 093 Bidara Cina, Jakarta Timur, perolehan suara Prabowo Sandi tercatat 56, sementara di C1 tertulis 162 suara.

Di aplikasi percakapan juga banyak beredar video pengecekan hasil situng. Misalnya di TPS 20 Dumai Kota, Kota Dumai, Riau. Suara Prabowo-Sandi yang diimput tertulis 41. Sementara angka perolehan di foto formulir C1 141. Hal ini menimbulkan presepsi masyarakat bahwasannya KPU saat ini tidak netral bahkan memihak pada salah satu paslon Presiden yakni paslon petahana. Kesalahan entry data perolehan suara ini disebabkan oleh adanya salah pindai C1, salah upod C1, salah membaca tulisan pada C1 dan sebagainya.

Ternyata ketidaknetralan KPU bukan hanya di Pemilu serentak 2019 ini saja, penulis menemukan catatan yang di lansir Republica.co.id pada (28/09/18) Soedarmo yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh 2017 dan Plt Gubernur Papua pada 2018 menyatakan bahwa di Papua selama Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 jatuh banyak korban. Ternyata konflik tersebut terjadi karena ketidak netralan penyelenggara.

Terlepas dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan KPU disengaja ataupun tidak, hal tersebut seharusnya dapat di cegah agar tidak ada lagi ada masyarakat yang berfikir bahwa KPU itu curang ataupun tidak netral dalam penginputan data. Selain itu dari KPU sendiri khusunya dalam situng (sistem hitung) data harus sangat teliti dan berhati-hati agar kesalahan yang telah terjadi tidak akan terulang kembali.

Penulis sendiri merasa dengan adanya ketidaknetralan KPU di takutkan akan terjadi memicu keterawanan yang timbul di setiap daerah, yang mana nanti bakalan menjadi suatu permasalahan yang terus muncul di pemilu berikutnya jika tidak di atasi dengan sigap.

*Penulis adalah Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Jambi


Penulis: Emi Nitalia
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments