Selasa, 16 Juli 2019

Standarisasi QR Code Payment: Efisiensi, Antisipasi, dan Kompetisi

Oleh: Rahmi Ambarwati *)

Selasa, 07 Mei 2019 | 15:06:10 WIB


Rahmi Ambarwati *)
Rahmi Ambarwati *) / istimewa

Oleh: Rahmi Ambarwati *)

QR (Quick Response) Code Payment merupakan bentuk pembayaran dengan cara memindai sebuah jenis kode matriks atau kode batang dengan alat pemindai yaitu smartphone yang sedang terhubung dengan jaringan GPRS atau Wi-fi. Metode pembayaran masa kini tersebut merupakan produk dari Financial Technology (FinTech), hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, sehingga transaksi keuangan bersifat cepat, efisien, dan boundless.

Berbagai produk dari FinTech khususnya QR Code Payment dilatarbelakangi perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi oleh pemanfaatan kecanggihan teknologi yang menopang mobilitas tinggi dan serba cepat. Pembayaran dengan QR Code sangat digandrungi oleh masyarakat karena lebih praktik dan efisien dibanding dengan tranksaksi non tunai lainnya seperti kartu debit, kartu kredit, ataupun kartu uang elektronik. Selain itu promo berupa cashback maupun potongan harga yang gencar ditawarkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) maupun FinTech seperti Go-Jek dan OVO kian memikat konsumen.

Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan beberapa data keuangan yang diumumkan oleh Go-jek tertanggal 1 Februari 2019, diketahui bahwa sepanjang tahun 2018 gross transaction value (GTV) atau transaksi pengguna di Go-Jek mencapai US$9 miliar atau setara Rp 125 triliun. Transaksi penggunaan GoPay mencapai US$6,3 miliar atau setara Rp 87 triliun. Angka tersebut setara dengan 69,6% dari transaksi keseluruhan Go-Jek. Klaim Go-Jek. Sebagaimana termuat dalam laman resmi mereka, ada 400.000 merchant yang siap menerima pembayaran Go-Pay memanfaatkan fitur QR Code.

Melihat potensi pasar yang menggiurkan, penyediaan pembayaran QR Code menarik minat sejumlah perusahaan. Sebanyak 20 perusahaan yang terdiri dari perbankan dan FinTech mengantongi izin dari Bank Indonesia untuk menyediakan sistem pembayaran melalui QR-Code. Tidak mau ketinggalan, perbankan besar di Indonesia pun ikut merambah teknologi pembayaran digital ini demi memberikan pelayanan dan kenyamanan maksimal kepada para nasabahnya seperti YAP! (BNI), QRku (BCA), My QR (BRI), dan Mandiri Pay (Bank Mandiri).

Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia, dipandang perlu untuk mengeluarkan regulasi berupa standardisasi sistem pembayaran berbasis QR Code.

Bank Indonesia (BI) akan memberlakukan standardisasi sistem pembayaran QR Code bernama QRIS (QR Code Indonesia Standard) secara nasional pada semester II 2019. ). QR IS adalah sebuah kanal untuk memproses pembayaran. Dana pembayaran itu bisa diambil dari dana tabungan, debit atau uang elektronik (UE) server-based. QRIS (QR Indonesia Standard) berbentuk Merchant Presented Mode (MPM) untuk memperluas interkoneksi dalam rangka mendukung ekosistem ekonomi keuangan digital.

Sistem pembayaran QR Code saat ini bersifat eksklusif. Kostumer hanya bisa melakukan pembayaran menggunakan satu QR Code untuk satu penyelenggara saja. Dengan adanya standardisasi tersebut nantinya memungkinkan QR Code yang ada di bank bisa digunakan dalam jaringan QR Code milik perusahaan FinTech atau sebaliknya. Dengan begitu, jika kita memiliki aplikasi T-Cash, transaksi bisa dilakukan di ekosistem milik FinTech lain misalnya OVO, sehingga satu merchant tidak perlu menyediakan banyak pemindai untuk tiap-tiap perusahaan. Hal ini menghasilkan efisiensi karena bersifat praktis, menghemat waktu, serta memudahkan merchant dan konsumen.

Langkah standardisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini mengikuti jejak negara-negara lain. Standardisasi ini juga dilakukan India, Thailand, dan Singapura pada tahun 2017-2018. Selain itu, mulai terlihat tren yang terjadi berupa gabungan principle global, di mana aplikasi dan QR Code pembayaran digital bisa dipakai di berbagai negara, sehingga QR Code IS juga harus berstandar internasional supaya cukup kredibel berdasarkan standar EMV atau Europay MasterCard Visa guna mendukung interpobalitas domestik dan internasional.

Tujuan lain dari standardisasi QR Code adalah mengantisipasi dampak negatif (risiko) penggunaan QR Code antara lain QR Code palsu, fraudster mengganti kode dengan kode yang tidak sah sehinga dana yang ditransfer nasabah saat melakukan pembayaran akan masuk ke rekening bukan pemilik merchant, dan penyebaran virus yang akan mencuri data-data pengguna dan menyebabkan kerugian finansial. Dikutip dari scmp.com (south china morning post), fraud QR code di Cina telah menyebabkan kerugian sebesar USD. Lebih lanjut disebutkan bahwa 23% dari penyebaran virus dan Trojan di China saat ini melalui QR codes.

Standardisasi ini juga bertujuan untuk menciptakan kompetisi yang sehat dan adil. Sebab, saat ini saat ini pasar bisnis QR Code dikuasai oleh penyelenggara-penyelenggara besar. Dengan disusunnya QRIS maka membuka kesempatan bagi penyelenggara QR code skala lebih kecil untuk ikut berkompetisi mengembangkan teknologi.

Melalui langkah ini diharapkan tercapainya visi keuangan inklusif dari BI yaitu mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskninan, pemerataan pendapat, dan tercipanta stabilitas system keuangan di Indonesia.
Mempertimbangkan berbagai manfaat yang didapat dari standardisasi QR Code tersebut, langkah yang diambil oleh Bank Indonesia merupakan upaya yang tepat sehingga perlu didukung oleh berbagai pihak untuk menyukseskan program ini baik dari PJSP, FinTech, merchant, dan masyarakat luas sebagai konsumen.

*) Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN


Penulis: Rahmi Ambarwati *)
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments