Rabu, 22 Mei 2019

Syarat Memilih Kurang Sosialisasi Kesadaran


Sabtu, 11 Mei 2019 | 11:28:36 WIB


/

Oleh Misda Mulya dan Vivi Anggraini

DALAM negara yang menganut paham demokrasi, maka perlu ada kunci terciptanya demokrasi tersebut. Dengan Pemilu menjadi wujud yang paling nyata dari demokrasi. Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik karena Pemilihan Umum. Demokrasi sebuah bangsa hampir tidak terpahamkan tanpa Pemilu.

Sehingga setiap pemerintahan suatu Negara yang hendak menyelenggarakan pemilu selalu menginginkan pelaksanaanya benar-benar mencerminkan proses demokrasi. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut serta menentukan figure dan arah kepemimpinan Negara dalam periode waktu tertentu.

Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan Negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang teratur dan berkesinambungan saja tidak cukup untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat yang menjadi saran legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa betapapun otoriternya pasti membutuhkan dukungan rakyat secara formal untuk melegitimasi kekuasaanya.

Pada intinya negara demokrasi memerlukan pemilu sebagai syarat menjadi negara demokraasi sebagaimana dengan rumus demokrasi itu, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka pemilu menjadi pesta rakyat untukk memilih para pemimpinnya lima tahun kedepan. Dan untuk pertamakalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak Presiden, DPR, DPRD tingkat satu dan tingkat dua, serta pemilihan DPD. Sesuai pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serentak tersebut.

Maka 17 April 2019 yang lalu menjadi pemenuhan kebutuhan Indonesia sebagai negara demokrasi, yakni pemilu. Dengan pemilihan serentak para penyelenggara pemilu KPU dan BAWASLU telah sama-sama melaksanakan tugasnya. Namun menjadi keanehan tersendiri bagi penulis bagaimana sang penyelenggara tersebut seolah terlupa memaksimalkan informasi dan sosialisasi kepada para calon-calon pemilih khususnya para milenial dengan persoalan dan mekanisme syarat yang harus dipenuhi oleh para pemilih, khususnya bagi para pemilih tambahan.

Pemilih tambahan yang seperti kita tahu bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi sedang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjalani tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam dan/atau bekerja di luar domisilinya.

Khusus bagi para pemilih pemula dan mahasiswa (milenial) perantau yang mengaharuskan untuk menjadi pemilih tambahan pada ajang pemilu kali ini. Namun apa yang penulis lihat sendiri, bagaimana banyak para milenial tersebut tidak bisa menggunakan hak suaranya baik pemilihan DPD, DPRD, DPR, maupun Presiden. Tentu hal ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi para pemilih pemula, bagaimana asntusiasme para pemilih ini untuk hadir berbondong-bondong ke TPS terdekat yang ada di kos-kosan mereka namun tertolak mentah-mentah oleh para warga TPS. Hal ini tentu karna ketidak hadiran A5 yang tidak disertakan pada E-KTP yang mereka bawa ke TPS-TPS tersebut. Bahkan sangat banyak sekali penulis melihat para milenial tersebut harus pulang dengan kekecewan.

Maka hal tersebut membuktikan minimnya informasi dan sosialisasi penyelenggara terhadap syarat sah memilih. Tentu menjadi hal yang aneh jika para milenial tersebut tidak mengetahui informasi penting sebelum memilih. Jika kaum ini saja tidak mendapatkan informasi kejelasan dari penyelenggara terhadap hal ini, tentu akan lebiih berdampak parah bagi para generasi lainnya.

Dan seolah syarat yang menyusahkan masyarakat pada pemilihan agar dapat pula dikurangi. Jika kita lihat, bahwasanya partisipasi masyarakat sangat meningkat khusunya bagi para pemilih pemula, terlihat dengan antusisame pemilih tersebut yang berdatang tempat memilih dan tidak luput juga terlihat pada dunia sosial media para generasi muda, baik dari pandangan-pandangan politiknya sampai keunggulan para calon dukungannya mereka saling menshare dan mempublishnya bahkan tak jarang adu debat di dunia maya. yang pada pemilu tahun 2019 tercatat mencapai 89,90 persen hasil yang diperoleh dalam hitung cepat lembaga survei indikator politik. Jika penyelenggara mampu memaksimalkan tugasnya, maka angka golput dapat terlihat sangat minim. Bawaslu sendiri sangat kurang dalam melakukan sosialisasi yang amat penting yakni syarat dalam memilih tersebu, baik itu untuk masyarakat dan khususnya masyarakat milenial yang tinggal atau berkuliah tidak pada tempat domisilinya, inilah yang menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2019 karna halangan dari kurangnya informasi.

Kemudian timbulnya berbagai masalah di hari H juga yakni mulai dari surat suara yang rusak, logistik pemilu yang terlambat, surat suara yang kurang dan sampai sudah tercoblos duluan. Hal ini terliihat bagaimana kurang siapnya penyelenggara KPU dan BAWASLU dalam menghadapi pemilu 2019 khususnya pemilu serentak yang dijalankan saat ini.

Dari penulis lihat dan paparkan diatas juga tidak dapat untuk menyalahkan penyelenggaranya saja, baik dari KPU maupun BAWASLU nya, bagaimana kemudian ini menjadi tugas bersama semua elemen masyarakat, untuk bisa lebih melek lingkungan dan keadaan, melek politik, dan melek kesadaran. Karena hal ini tentu juga terjadi karena kurang perhatiannya masyarakat terhadap informasi yang ada yang menyebabkan para warga seolah tidak tahu dan acuh tak acuh dengan informasi yang sudah ada.

Dan seolah syarat yang menyusahkan masyarakat pada pemilihan agar dapat pula dikurangi yang tidak berdomisili pada suatu daerah mereka harus berbondong-bondong mendapatkan surat C6 untuk memenuhi syarat pada pemilu tahun 2019.

Maka menjadi catatan penting terhadap pemilih maupun penyelenggara KPU dan BAWASLU, untuk lebih mengoptimalkan informasi baik di lakukan secara langsung (turun ke lapangan) atau bahkan memberikan informasi melalui media sosial yang saat ini di indonesia penggunaanya sangat besar,oleh karena itu BAWASLU seharusnya memanfaatkan yang ada. Kemudian untuk para masyarakat agar bisa lebih melek informasi dan tidak mengabaikan hal-hal tersebut. Sehingga pemilu berikutnya dapat meminimalkan angka golput yang ada.dan yang terpenting mari kita sama-sama jaga persaudaraan di tengah perbedaan terlebih dalam menanti real count resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan selesai 22 Mei 2019 nanti, juga menjadi saat peng-refleksi-an tulisan di atas bagi setiap pembaca.

Penulis adalah mahasisiwa Ilmu Politik Universitas Jambi


Penulis: Misda Mulya dan Vivi Anggraini
Editor: Herri Novealdi



comments