Rabu, 17 Juli 2019

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa


Sabtu, 11 Mei 2019 | 14:51:30 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

PERLU kita dasari bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat prestasi secara langsung, yang digunakan untuk pengeluaran negara.

Sebagaimana setiap wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak. Adapun pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyederaan, menjual barang yang telah disita. Sedangkan penanggung pajak merupakan orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. 

Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatakan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Disini juga terdapat prosedur penagihan dengan surat paksa ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui jurusita menyampaikan atau memberitahukan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik wajib pajak.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukandalam pemberitahuan sebelumnya (surat teguran), maka penagihan pajak selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahu oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah.

Jadi, surat paksa dalam proses penagihan tunggakan pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. dan menurut penulis pemerintah harus jeli terhadap wajib pajak siapa saja yang harus atau pantas menerima surat paksaan sehingga wajib pajak dapat menebus hutang pajaknya kepada negara dengan semestinya. Dikarenakan juga banya wajib pajak yang belum mengetahui tentang aturan-aturan perpajakan dengan baik dan jelas.


Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi


Penulis: Refo Afdhal
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments