Selasa, 17 September 2019

Jakarta dan Rencana Pemindahan Ibukota

Andianta Iqbal Pradana

Sabtu, 11 Mei 2019 | 14:57:00 WIB


/

Oleh : Andianta Iqbal Pradana

JAKARTA
-, pada tahun 1945 sampai sebelum tahun 1959 merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang pemerintahannya dipimpin oleh walikota. Pada tahun 1959 status kota Jakarta yang awalnya kotapraja mengalami perubahan menjadi Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Gubernur. Kemudian pada tahun 1961 status Jakarta berubah lagi dari Daerah Tingkat I menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang pemerintahannya juga dipimpin Gubernur.

Sejak menjadi Daerah Khusus Ibukota, penduduk Jakarta mengalami pengingkatan yang sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja karena hampir semua kegiatan pemerintahan terpusat ke Jakarta. Dalam lima tahun setelah menjadi Daerah Khusus Ibukota, Jakarta mengalami peningkatan penduduk sebesar 2 kali lipat. Laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat ini membuat Jakarta harus berurusan dengan masalah kepadatan penduduk, yaitu banjir, macet, dan transportasi.

Selain menjadi pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat ekonomi di Indonesia dengan peredaran uang mencapai 70% nasional. Hal ini bukan tidak masuk akal mengingat Jakarta menjadi sentra perdagangan yang didukung dengan adanya pelabuhan internasional seperti Tanjung Priok yang mempunyai volume tinggi dalam kegiatan ekspor-impor. Beberapa sentra perdagangan yang terjadi perputaran uang cukup besar ada di Tanah Abang dan Glodok yang menjadi pusat perdagangan tekstil. Dari sektor keuangan yang berandil cukup besar dalam perkonomian Ibukota dalah industri perbankan dan pasar modal.
Untuk mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, Jakarta telah melakukan pembangunan infrastruktur yang masif. Mulai dari akses jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, gas, serat optik, transportasi umum, bandara internasional, dan pelabuhan internasional. Meskipun infrastruktur digenjot, masih belum bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dengan banyaknya urbanisasi. Belum lagi pertumbuhan penjualan kendaraan pribadi terutama banyaknya mobil murah menyebabkan jalanan di Jakarta semakin sesak. Menurut data dari Dinas Perhubungan Jakarta, DKI memiliki 46 kawasan dengan 100 titik simpang rawan macet di Jakarta.

Jakarta pada tahun 2015 memiliki penduduk sebesar 11 juta orang. Dengan jumlah penduduk sebesar itu merupakah PR sendiri bagi pemerintah DKI dalam menjaga lingkungan dari air bersih dan pengolahan sampah yang harus bagus mengingat pengunjung Jakarta bukan hanya penduduk DKI, tetapi juga dari kota lain sekitar Jakarta yang bekerja di Ibukota. Seperti dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang merupakan daerah yang mempunyai akses paling mudah ke Ibukota karena lokasinya saling berdekatan. Dengan banyaknya orang yang tinggal dan bekerja di Jakarta membuat Jakarta menjadi daerah rawan banjir mengingat banyaknya sampah yang dihasilkan mereka. Selain itu rata rata ketinggian dataran di Jakarta hanyalah 8 meter diatas permukaan laut, dan dilalui oleh beberapa sungai dari Jawa Barat.

Karena kepadatan kota, banyak investor properti yang membuat rumah atau komplek secara vertikal seperti apartemen, mengingat susahnya mencari lahan luas dan mahalnya harga tanah di Ibukota. Gedung perkantoranpun sudah banyak yang masuk kriteria gedung pencakar langit dengan ketinggian diatas 150meter untuk menampung pekerja dan untuk menjalankan kegiatan perkantoran.

Itulah gambaran mengenai Ibukota Negara Republik Indonesia saat ini. Lalu bagaimanakah tentang rencana pemindahan Ibukota?

Rencana pemindahan Ibukota ternyata bukan merupakan hal baru. Karena pada jaman presiden Sukarnopun sudah mewacanakan pemindahan Ibukota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sukarno beranggapan bahwa Palangkaraya memiliki letak geografis yang bagus dan memiliki tanah yang luas. Tetapi tidak lama setelah wacana itu terbit, Sukarno malah membangun berbagai monument dan bangunan besar seperti Monumen Nasional (Monas) dan masjid Istiqlal. Yang malah membuat kesan bahwa Sukarno menguatkan Jakarta sebagai Ibukota negara.

Berbagai alasan yang melandasi rencana pemindahan Ibukota adalah sebagai berikut.

Pertama adalah untuk pemerataan infrastruktur. Memang infrastruktur sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan roda pemerintahan pusat di Ibukota. Infrastruktur berupa jalan, irigasi, transportasi, jaringan, dan telekomunikasi menjadi hal yang wajib tersedia secara memadai.
Apabila alasan pemerataan infrastruktur menjadi dasar pindahnya Ibukota, sebenarnya tanpa melakukan pemindahan Ibukota hal tersebut bisa dan telah dilakukan secara masif dalam periode 4 tahun ke belakang ini. Asal ada komitmen dari pemerintah pusat untuk membangun berbagai daerah di seluruh Indonesia, hal tersebut bisa dilakukan.

Kedua adalah untuk pemerataan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa Ibukota menjadi magnet tersendiri bagi para pebisnis karena akses yang mudah dan infrastruktur yang memadai. Apalagi dalam pembukaan lahan untuk kawasan perkantoran dan kegiatan pembangunan infrastruktur pada awal dapat menimbulkan peningkatan arus kan yang menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat dengan pesat. Namun hal itu terjadi hanya dalam jangka pendek.
Dilihat dari sisi biaya, untuk pemindahan Ibukota diperkirakan membutuhkan dana sebesar 460 Triliun rupiah. Dilihat dari angkanya hampir tidak mungkin kita dapat memiliki anggaran sebesar itu tanpa melalui hutang. Dengan terlaksanakannya pembangunan yang masif dalam 4 tahun terakhir dan utang yang membengkak untuk pembiayaan tersebut, sangatlah riskan apabila kita melakukan pemindahan Ibukota dalam jangka waktu dekat karena akan membuat keuangan negara semakin kurang sehat.

Ketiga adalah untuk memiliki Ibukota yang menerapkan konsep Smart, Green, and Beautiful City untuk meningkatkan daya saing secara regional maupun internasional. Apabila kita melihat Jakarta saat ini, kita dapat menilai bahwa Jakarta terlalu padat penduduk yang membuatnya terlihat kecil kotanya. Berbagai rekayasa lalu lintas sudah dilakukanpun tidak dapat menghindarkan Jakarta dari kemacetan, terutama pada saat jam berangkat dan pulang kerja. Kita juga dapat melihat betapa penuh sesaknya kondisi KRL kita disaat rush hour yang menggambarkan betapa banyaknya orang yang tinggal di pinggiran Jakarta tetapi bekerja di Jakarta.

Memang penggabungan Daerah Khusus Ibukota sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat perekonomian membuat Jakarta menjadi kurang efektif dan efisien, terutama untuk pemerintahan dan pelayanan publik yang dituntut professional sedangkan yang dihadapi volumenya sangatlah besar.

Mungkin memang cara terbaik untuk menjaga Jakarta agar tidak bertambah buruk adalah dengan menambah pusat/sentra ekonomi baru yang dapat menarik para investor untuk membuka kantor dan kegiatan baru di kota selain Jakarta. Tentunya hal ini membutuhkan kematangan infrastruktur seperti jalan, jaringan, dan telekomunikasi agar investor dapat dengan mudah menjalankan bisnisnya. Atau dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta agar pemerintahan bisa berjalan dengan fokus yang membuatnya efektif dan efisen.

Dengan terpisahnya pusat pemerintahan dan pusat perekonomian akan membagi persebaran penduduk dan para pekerjanya yang membuat kota tersebut tidak terlalu padat dan dapat mengurangi resiko kemacetan dan banjir yang dapat menghambat lajunya pemerintahan dan bisnis.

Penulis adalah mahasiswa PKN STAN


Penulis: Andianta Iqbal Pradana
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments