Selasa, 25 Juni 2019

Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi Adakan Temu Konsultasi


Rabu, 15 Mei 2019 | 14:43:09 WIB


Temu konsultasi penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP) koperasi bagi ASN se-Provinsi Jambi
Temu konsultasi penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP) koperasi bagi ASN se-Provinsi Jambi / Rina/Metrojambi.com

JAMBI - Bidang pengawasan dan pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mengumpulkan aparatur pembina Koperasi se Provinsi Jambi. Ini dalam melaksanakan temu konsultasi penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP) koperasi bagi aparatur dan gerakan koperasi Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi Selasa (14/5).

Dengan narasumber Asisten Deputi penilaian bidang pengawasan kementerian koperasi dan UKM RI, Asep Komaruddin MP, melalui pembahasan kebijakan pemerintah dalam penyeleggaraan kegiatan usaha KSP/USP berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta sistem penyusunan KSP/USP Koperasi dan tindak lanjutnya.

Kepala Diskop, UKM Provinsi Jambi Hamdan yang diwakilkan Sekretaris Diskop, UKM Provinsi Jambi Raflinur Maherti menyampaikan, kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan sistem pengelolaan KSP/USP Koperasi yang sehat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan imformasi dan sharing pendapat dalam penilaian pelaksanaan kesehatan KSP/USP se-Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi," tuturnya.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi M Dianto dalam hal ini diwakilkan pula oleh Asisten pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Asisten I) Setda Pemprov Jambi Apani mengatakan pembinaan dan pengawasan oleh pejabat berwenang hendaknya dilakukan secara objektif, seimbang, independen, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, hal itu mendesak untuk dilakukan guna mewujudkan koperasi yang berkualitas dan berprestasi dengan indikasi meningkatnya presentasi koperasi yang aktif serta meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan.

"Saya ingin mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi dilakukan KSP/USP yang sudah beroperasi minimal satu tahun buku. Dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang pedoman penilaian kesehatan KSP/USP," jelasnya.

"Disanalah nantinya kita dapat melihat dan mengetahui apakah koperasi-koperasi tersebut bermasalah atau tidak," jelasnya lagi.

Selanjutnya, Apani menyebut jika setiap KSP/USP yang dinilai, akan diberikan sertifikat prediksi kesehatan. "Hal ini untuk dapat mengukur dan menilai sejauh mana koperasi di kabupaten/kota yang benar-benar aktif, dan sehat," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments