Rabu, 23 Oktober 2019

KPK: Pemberian Parsel Gratifikasi


Jumat, 17 Mei 2019 | 09:55:55 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

MUARASABAK-Selain menyampaikan soal evaluasi dan monitoring tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur soal parsel. Pemberian parcel kepada siapa saja merupakan gratifikasi.

Koordinator Wilayah II, Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI Abdul Haris mengatakan, biasanya menjelang lebaran ada pejabat yang melakukan gratifikasi dengan cara meminta-minta parsel ke perusahaan. Dan hal ini merupakan korupsi. Sebab, gratifikasi masuk dalam pasal 12 B Undang-Undang Tipikor.

"Ingat jangan ada lagi parcel, jangan minta-minta perusahaan. Tidak ada lagi pejabat yang meminta, atau memberi parsel," tegasnya Kamis saat melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 di Ruang Pola Kantor Bupati.

Abdul Haris melanjutkan, kepala daerah atau pejabat harus berani menolak jika ada yang meminta atau memberi parsel, baik itu dari perorangan, perusahaan ataupun penegak hukum. Jika ada yang memaksa, Abdul Haris meminta agar melapor ke KPK.

"Kalau ada lapor ke saya. Saya akan backup. Karena kita memang sudah buat komitmen dengan Kapolda, Kajati. Kalau ada aparat nakal kita sikat saja," tegasnya.


Penulis: Nanang Suratno
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments