Selasa, 25 Juni 2019

Soal Polemik Empat Caleg di Sarolangun, Ini Kata Pengamat


Senin, 20 Mei 2019 | 15:27:30 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI – Polemik empat Caleg DPRD Sarolangun terpilih tapi terancam tidak bisa diusulkan untuk dilantik dengan alasan pindah partai namun tidak mengundurkan diri dari dewan. Sesuai peraturan KPU (PKPU) No 5 tahun 2019, keempatnya tidak bisa diusulkan untuk dilantik.

Menurut M Farisi, pengamat politik Jambi bahwa putusan PTUN terkait status empat caleg itu ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan sudah berkekuatan hukum. Dia mengatakan, para pengamat bersama asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Asosiasi Administrasi Negara yang diketuai Prof. Bahder Johan Nasution terus mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Bahkan, diakuinya pihaknya telah membuat diskusi di Universitas Batanghari dengan tema Problematika Hukum di Pemilu 2019. “Kita harus flashback ke belakang, dan aturan hukum itu dibuat atas kepentingan kepentingan tertentu. Dan tentunya yang mempunyai suara terbanyak di parlemen,” katanya.

Dosen Fisipol Unja ini menjelaskan, praktisi hukum di Jakarta sebelumnya sudah mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dengan turunan PKPU-nya maka rawan gugatan atau konflik.

“Dan akhirnya kejadian, seperti di Jambi di Kabupaten Merangin dan Saroalngun. Ini terjadi karena penafsiran hukum atas aturan tadi. Artinya ini terjadi karena adanya tumpang tindih peraturan," ungkapnya.

Hal ini juga lanjutnya menjadi bias dan merugikan para peserta dan penyelanggara. "Dan yang jadi masalah sudah masuk DCT kok dicoret. Nah ini karena aturan itu tadi, dan teman teman kita di KPU bekerja secara aturan, lalu menjadi bingung. Dan ini harus menjadi evaluasi kedepan menurut hemat pikir saya,” ujar Farisi.

Menurut dia, jika digugat banyak yang harus ditafsirkan. Lantas mana yang harus diikuti. “Kedepannya lembaga negara harus duduk bareng, sehingga tidak membingungkan seperti ini. Dan ini menjadi evaluasi ke depan,”ucapnya.

“Kan kasihan para peserta tuh, karena masyarakat sudah memberikan suaranya kepada caleg. Dan kalau tidak dilantik sayangkan suara rakyatnya. Jadi keputusan PTUN yang dikeluarkan untuk para caleg ini, menurut hemat saya harus diikutin, dan harus dilaksanakan,” ujarnya.


Penulis: ria
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments