Minggu, 29 November 2020

Terdakwa Nilai Penghitungan Ahli Janggal


Jumat, 17 Mei 2019 | 14:40:10 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI – Dua orang saksi ahli dihadirkan dalam persidangan Ibnu Ziadi dan Ito Mukhtar, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan irigasi di Sungai Tanduk, Kabupaten Kerinci. Saksi yang dihadirkan adalah ahli dari LPJK Sumatera Barat (Sumbar) dan BPKP Jambi.

Namun kehadiran Manager Eksekutif LPJK Sumbar Syahbanur RS, dipertanyakan oleh penasehat hukum Ibnu Ziadi, yaitu Nikman Malau dan Edy Putra Sam. Menurutnya, Syahbanur tidak bisa menjadi ahli untuk kasus yang berada di Provinsi Jambi.

Sebab secara peraturan LPJK Nomor 2 tahun 2017 BAB II bagian pertama tentang nama, tempat kedudukan dan wilayah.

"Wilayah kerja LPJK provinsi meliputi provinsi masing-masing," kata penasehat hukum Ibnu Ziadi kepada majelis hakim diketuai Edi Pramono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (26/5).

Bukan hanya itu, tim kuasa hukum juga akan memasukan temuan tersebut ke dalam fakta persidangan dalam pembelaan nanti.

"Yang mulia ini akan kami jadikan salah satu pembelaan yang kuat soal penyidik yang tidak profesional," kata Malau.

Malau juga mempertanyakan ahli yang dalam setiap kontruksi yang diteliti selalu berdasarkan kesepakatan antara ahli dan penyidik.

"Seperti ini sistem penghitungan zigzag dasarnya tidak ada. Adanya kesepakatan dengan penyidik dan penentuan 21 titik yang jadi tempat pengujian," ungkapnya.

Malau juga mencontohkan keterangan ahli yang janggal yakni titik kedalaman bangunan jalan yang tidak beraturan oleh ahli menjadi pertanyaan oleh tim kuasa hukum terdakwa. "Apa landasan anda mengambil dengan metode zigzak?," tanyanya Malau.

Ahli menyebutkan jika hal itu berdasarkan dengan ketentuan PU yang sudah ada selama ini. "Sesuai dengan petunjuk PU," jawabnya. Menurutnya, pemasangan irigasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ada di PU. "Kita landasannya PU. Kalau kita menggunakan landasan lain hasilnya akan lain," jelasnya.

Dia menyebutkan pengambilan sampel dilakukan selama kurun waktu satu tahun. "Setahun mengambilnya selama dua kali tanggal 9 dan 10 bersama penyidik Polres Kerinci," sebutnya.

Sementara itu, Ibnu Zayadi mengatakan dirinya sangat heran. Selama di PU selalu berpanduan ke dalam aturan yang ada. "Bisa standar SNI, Peraturan PU maupun perundang undangan tidak ada aturan berdasarkan kesepekatan," bebernya.

Sedangkan ahli BPKP Jambi, Raja Surya mengatakan dirinya dalam kasus ini hanya menghitung nominal kerugian berdasarkan data yang ada.

"Datanya gitu. Data kita dari ahli lain dan dokumen-dokumen seperti nilai kerjasama dalam bentuk satuan," ucapya.

Metode itu, berdasarkan bukti-bukti dengan penghitungan atas pembayaran nilai fisik pembayaran atas SP2D Pembayaran. "Atas laporan resmi," ungkapnya. Kemudian menghitung harga semen dan besi dengan metode satuan harga. "Satuan harga yang ada dalam kontrak yang jadi dasarnya,” terangnya.

Dia juga mengaku selain penguji dari LPJK ada juga penguji dari PU Kerinci saat itu, namun dirinya tidak berani menggunakannya. Sebab terjadi selisih harga yang begitu jauh. "Ngak berani kita pakai karena tidak sesuai SOP BPKP," tandasnya.

Untuk diketahui, Ibnu Ziadi merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan Ito Mukhtar selaku Direktur PT. Anugrah Bintang, yang merupakan rekanan dalam proyek ini.

Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-233/PW05/5/2018 tanggal 26 September 2018, disimpulkan bahwa dalam Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Sei Tanduk, Kabupaten Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, merugikan negara sebesar Rp 1.040.825.423,48.

Dalam kasus ini, keduanya didakwa dengan primair dan subsidair Pasal 2 ayat (1) dan Pasal Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments