Minggu, 27 September 2020

Enam Agenda Politik Lingkungan Hidup Walhi Jambi untuk Anggota Dewan Terpilih


Selasa, 21 Mei 2019 | 14:36:04 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI - Pasca dilaksanakan Pemilu serentak 2019, dan menunggu menetapan hasil nama-nama pemenang yang berhak menempati tampuk kepemimpinan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Jambi telah membuat satu platform atau rencana kerja terkait politik lingkungan hidup.

Direktur Walhi Provinsi Jambi, Rudiansyah mengatakan agenda politik lingkungan hidup ini menjadi perhatian khusus untuk para anggota dewan.
"Khususnya yang maju secara parlemen dalam parlemen legislatif saat ini," tuturnya kepada Metro Jambi, Senin (21/5/2019).

Dia menyebut, jika secara spesifik satu platform tersebut memiliki enam agenda politik lingkungan hidup. Yang pertama itu, bagaimana dapat memastikan kehadiran peran negara ataupun pemerintah untuk dapat hadir di tengah-tengah proses penyelesaikan konflik agraria atau persoalan lingkungan hidup.
"Kewenangan negara itukan cukup kuat, apalagi kalau kewenangan legislatif seperti apa? Mereka juga harus adil," sampai Rudiansyah.

Kemudian yang kedua, kata dia, terkait konflik lingkungan, sosial, dan lingkungan hidup yang selama ini menjadi beban oleh komunitas maupun masyarakat itu harus segera diselesaikan. Baik prospek dilapangan atau dari segi kebijakan.

Yang ketiga, pihaknya juga meminta peran-peran masyarakat diantaranya kelompok perempuan untuk turut menjadi aktor dalam persoalan perencanaan. Jangan sampai kelompok perempuan dan kelompok adat lainnya tidak dipatuhkan.

"Padahal secara sisi mereka bersentuhan langsung terhadap isu-isu sumber daya alam dan lingkungan," paparnya. Selanjutnya, di poin keempat, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu, juga harus memperhatikan aspek persoalan rakyat dari sisi hulu hingga hilir.

"Artinya bagaimana hasil komoditi perkebunan masyarakat menjadi suatu perhatian," jelasnya.

Lalu kelima, lanjut Rudiansyah, berhubungan dengan penegakan hukum. Seperti diketahui bersama, muara kejahatan lingkungan hidup yang tidak berkeadilan dan tanpa penegakan hukum, menurutnya hanyalah omong kosong.

"Makanya kita berharap proses penegakan hukum menjadi sumber utama dalam persoalan pengadilan," ucapnya. Dan yang terakhir, pihaknya juga berharap akan komitmen semua kepala daerah dari level Bupati hingga Gubernur, sekecil apapun persoalan lingkungan hidup, untuk menjadi agenda yang wajib diperhatikan.

"Ke depan inilah agenda yang diharapkan menjadi prioritas para calon legislatif dan eksekutif," katanya. Rudiansyah mengatakan, keenam agenda ini sebenarnya tidak terlalu berat, kalau memang komitmen anggota dewan bisa berjalan dengan baik.

Ditanya mengenai situasi penegakan hukum sendiri yang ada hingga sekarang, Rudiansyah menilai proses penegakan hukum yang terjadi hanya ada diskala eksekutor lapangan saja, namun tidak secara terstruktur.

Sehingga upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah secara konferensif (meliputi seluruh aspek) mulai dari eksekutor hingga tokoh intelektual, pemodal dan lain sebagainya.

"Kalau sebatas eksekutor, maka akan berdampak munculnya kembali eksekutor-eksekutor lain. Misal illegal drilling, PETI itu malah akan tumbuh lebih banyak," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments