Kamis, 21 November 2019

Pluralisme Politik : Dilematis dan Tantangannya


Selasa, 28 Mei 2019 | 14:21:40 WIB


Hairunnas
Hairunnas / istimewa

Oleh: Hairunnas

DEMOKRASi pada hakikat tertingginya adalah terwujudnya pluralisme politik yang menjamin negara untuk tidak totaliter seperti yang pernah dilalui pada masa Orde Baru sebagaimana kekuasaan hanya berlaku pada pemerintah pusat dan dikendalikan oleh golongan tertentu saja.

Reformasi menjawab tantangan tersebut karena secara prinsip pluralisme politik sering diwacanakan masih berada pada tataran sikap dan konsepsi ideologis serta masih jauh dari tataran praktis sehingga nilai-nilai sikap yang lahir dari demokrasi Pancasila pasca reformasi dinilai menemukan relevansinya.

Pluralisme politik bisa dilihat dari aspek sebagaiamana negara memberikan ruang bagi rakyat untuk menyalurkan kekuasaannya atas negara, penyaluran tersebut akan bermuara kepada dua titik yakni melalui partai politik dan non partai politik. Sistem politik menjadi acuan agar penyaluran kakuasaan itu tidak bersinggungan satu sama lain.

Dewasa ini, dinamika politik kita cenderung menjauh dari prinsip dasar pluralisme politik itu sendiri, dimana kekuasaan sering menjadi alasan bagi sebagian kelompok dalam memainkan peran dalam merebut kekuasaan dan tidak memikirkan bahwa ada kepentingan bersama yang juga punya hak yang sama melalui saluran kekuasaan. Pluralisme politik seperti yang dikatakakan oleh Ronald H Chilcote (ahli perbandingan politik) bahwa dalam pluralisme politik, nilai demokrasi disandarkan pada keragaman kepentingan dan penyebaran kekuasaan, yang kemudian dikenal dengan istilah Distribution of Power.

Karena pada dasarnya pluralisme diartikan sebagai kesediaan menjunjung pluralitas, yakni kesedian untuk menerima kenyataan bahwa dalam sistem sosial masyarakat ada tata cara hidup, budaya, dan keyakinan yang berbeda serta kesediaan untuk hidup bersama dan bergaul bersama (ko-eksistensi) serta bekerja sama (ko-operasi). Keberagaman yang dimiliki indonesia dengan berbagai etnis yang ada, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara plural dalam identitas warganya.

Dalam konteks politik hari ini, pluralisme politik diaktualisasikan kepada lembaga Eksekutif dan Legislatif dimana sebagai lembaga yang memberikan wadah kepada warga negara dalam mengimplementasikan kepentingannya haruslah merujuk pada konstitusi negara. Tergerusnya nilai pluralisme politik teridentifikasi dari mucul fenomena belakangan ini yang identik dengan isu etnisitas, isu agama dan penyebaran kebencian. Tidak hanya itu, isu tersebut juga menjadi wacana dan pilihan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Politik identitas menjadi isu yang strategis bagi sebagain kalangan dalam kancah politik praktis nasional. Pada satu pandangan, semangat etnisitas ini positif dari segi semangat persatuan namun lemah pada aspek pluralitas dalam melihat kenyataan bahwa persatuan itu tidak mesti sama.

Peran Negara tidak harus tunduk terhadap tekanan dan intimidasi dari sebagian pihak namun Negara harus mengambil peran dan jalan alternatif meskipun kadang kala konflik tidak dapat dihindari. Maka oleh sebab itu kekaduhan politik tidak lepas dari peran Negara dalam memainkan perannya di setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Masa Depan Pluralisme Politik Kita
Kehidupan berdemokrasi kini dimaknai sempit dengan membagi dirinya terhadap dua kelompok warga Negara yaitu majoritarian dan minotarian yang dihadapkan pada kebebasan individu dan kelompok dalam ruang demokrasi. Isu-isu strategis menjadi komoditi politik yang kemudian memberi jarak antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dimana pada tahapan ini akan muncul kelompok militan, kelompok radikal dan kelompok lainnya yang secara tidak langsung sudah membawa jauh dari prinsip pluralisme politik dalam menghargai dan dengan sadar dengan adanya perbedaan kepentingan.

Lalu dengan cara apa agar ketakutan tersebut tidak semakin menjadi di dalam sistem politik dan kehidupan berdemokrasi kita? Penulis melihat pluralisme politik akan tetap hidup jika kita melihat dari penguatan tiga aspek yakni dari aspek sikap, aspek konseptual dan aspek praktis. Pertama pada aspek sikap, ini akan berwujud pada perilaku aktor individu dalam dinamika sosial politik yang berkembang dimana setiap individu tersebut harus mengedepankan etika politik dari pada mengedepankan hasrat kepentingan politik individu dan kelompok semata saja.

Kedua perlu dilihat dari aspek konseptual, pada aspek ini pluralisme harus berwujud dalam bentuk aturan-aturan yang kemudian berimplikasi kepada keadilan sosial dengan adanya perlindungan hak-hak minoritas dan mengedepankan kepentingan rakyat. Dan ketiga dari aspek praktis, sebagai Negara tentu perlu adanya penguatan lembaga pemerintahan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, sehingga pemahaman pluralisme politik akan terjaga oleh semua elemen masyarakat. Selain itu, perlu adanya pelembagaan bagi setiap kelompok-kelompok yang haknya harus diwujudkan agar tidak lahir gerakan kelompok militan dan radikal yang dapat merusak nilai pluralisme politik itu sendiri.

Negara sebagai suatu sistem juga punya peran sentral dimana menjaga ritme dinamika politik dari arus kepentingan kelompok semata. Penguatan kelompok kepentingan LSM dan kelompok yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, kebebasan pers dengan keterbukaan informasi kepada publik baik secara gagasan maupun dalam bentuk keputusan. Hingga penekanan penguasaan militer terhadap sipil, dimana militer dengan tugas melindungi demokrasi bukan menguasainya.

Realitas politik hari ini harus dipahami suatu yang utuh yang disandarkan dengan konsesus yang mengatur kehidupan sosial politik masyarakat. Ringkasnya secara sikap pluralisme politik harus seiring dengan etika politik bangsa dan sebagai konseptual nilai dasar pluralisme politik diharapkan menjadi energi baru dalam upaya menciptakan demokrasi yang adil. Serta Negara sebagai sistem haruslah dinamis dalam mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila demi kepentingan ummat dan bangsa. Wallahu alam.

Penulis adalah Peneliti Spektrum Politika Institute/ Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Andalas


Penulis: Hairunnas
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments