Selasa, 25 Juni 2019

Kekuasaan Yang Melupa


Senin, 03 Juni 2019 | 14:30:45 WIB


/

Oleh : Yulfi Alfikri Noer S.IP., M. AP *)

 

SEBAGIAN besar individu saat ini banyak berlomba-lomba mengejar jabatan,

 

berlomba-lomba menjadi pemimpin dan berebut kedudukan, bahkan menjadikannya obsesi

 

hidup dan kehidupan. Jabatan hanya dipandang sebagai aset, karena seorang pemimpin baik

 

secara langsung maupun tidak langsung berkonsekuensi kepada keuntungan, kelebihan,

 

kemudahaan, kesenangan dan setumpuk keistimewaan lainnya. Maka tidaklah heran menjadi

 

kepala negara, gubernur, bupati, walikota, direktur dan menduduki posisi strategis di

 

lembaga-lembaga pemerintahan dan sebagainya merupakan impian dan obsesi semua orang.

 

Padahal tidak sedikit dari mereka yang mengejar jabatan tersebut tanpa mengetahui siapa

 

sebenarnya dirinya dan bagaiamana kemampuannya. Bahkan yang lebih parah lagi mereka

 

kurang memahami tentang hakikat kepemimpinan itu sendiri dan menganggap jabatan

 

sebagai sebuah kebanggaan dan popularitas.

 

Bila kita mengingat riwayat bagaimana kekuasaan para penguasa jatuh seperti Julius

 

Caesar, Saddam Hussein akibat serbuan militer Amerika Serikat, Shah Iran oleh revolusi

 

kaum mullah hingga lenggsernya Soeharto sebagai presiden akibat sebuah reformasi, maka

 

kita tersadar akan satu makna, bahwa kekuasaan yang membengkak dan menggurita

 

cenderung lupa kepada dirinya sendiri. Kekuasaan yang berkembang biak, yang tumbuh

 

menjadi gurita, menjadi kekuatan yang sangat dominan. Ia tidak hanya sebuah kekuasaan

 

yang memaksa pihak lain atau publik lupa pada kerakusan kekuasaan yang dimilikinya.

 

Tetapi, lebih utama ia lupa pada hal-hal ideal yang dahulu berhasil mendapuknya

 

kesinggasana. Ia lupa untuk apa dan demi siapa sebenarnya ia berkuasa dan ia lupa apa

 

kekuasaan itu pada akhirnya.

 

Melihat kekuasaan merupakan suatu gejala psikologis atau semacam sindrom le

 

pouvoir d’publi (forgetful power) bisa kita temui dibanyak tempat, dibanyak waktu dalam

 

sejarah peradaban manusia. Termasuk di negeri kita sendiri. Kita dapat menyaksikan

 

bagaimana para pejabat publik yang pernah atau sedang memegang kekuasaan, ia lupa pada

 

makna kekuasaan yang dipegangnya. Kekuasaan itu tidak lain adalah sebuah amanah.

 

Apapun tanggung jawab atau hak yang ada pada amanah itu hanya berlaku untuk masa

 

temporer dan mereka pemegang amanah kekuasaan itu telah disumpah. Akan tetapi, kita

 

bersama menjadi saksi, bagaimana sumpah itu dikhianati. Entah dalam kondisi apapun,

 

dengan cara apapun, mereka berusaha menggenggam erat kekuasaan itu.

 

Mempertahankannya betapapun amanah itu sudah tidak didapatnya lagi, titipan sudah ditagih

 

oleh moralitas pemilik aslinya. Penguasa telah melihat kekuasaan bukan lagi sebuah

 

kepercayaan, melainkan sebagai kekayaan, sebagai harta miliknya yang harus dibela mati-

 

matian.Sebaliknya, para pencari kekuasaan juga berusaha merebut kekuasaan dengan segala

 

cara. Pada saat itu, sebenarnya adab dari kekuasaan, budaya dalam politik telah binasa. Ia

 

telah kehilangan hak dan kepercayaannya pada kekuasaan serta tidak lagi mewakili etos dan

 

etik yang menjadi dasar nilai utama yang menggerakan founding fathers untuk menegakkan

 

dan memperjuangkan negeri ini.

 

Saat meyaksikan banyak para pemimpin politik atau kepala pemerintahan yang

 

terjerat kasus korupsi, kebijakan yang tidak pro-rakyat, minim moralitas, sosial dan jauh dari

 

rasa keadilan, terlintas dalam pikiran penulis tentang sosok Umar bin Abdul Aziz (682 – 720)

 

yang dikenal sebagai Khalifah Dinasti Umayyah yang bijak, adil, hati-hati dan sederhana. Ia

 

juga tegas terhadap pejabatnya yang melakukan korupsi yaitu dengan langsung memecat

 

pejabat tersebut dan harta kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar juga dikembalikan ke

 

negara. Sosok Umar merupakan peringatan bagi para pemimpin, khususnya yang hanya

 

menggunakan agama sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan serta jalan untuk

 

korupsi. Tidak hanya itu, Umar bin Abdul Aziz juga sangat selektif dan hati-hati ketika

 

hendak mengangkat seorang pejabat atau gubernur. Mereka haruslahkompeten dan amanah

 

dalam menjalankan tugasnya sehingga rakyat bisa sejahtera. Karena bagaimanapun juga,

 

pejabat-pejabat negara adalah ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan sang

 

Khalifah. Bukan pembangunan yang hanya mengejar angka pertumbuhan dan mengundang

 

ketimpangan sosial. Kemajuan itu tampak dari kehidupan penduduk yang sejahtera dan

 

makmur karena semua sektor usaha mendatangkan hasil melimpah ruah dan penuh berkah.

 

Kepada pejabat yang diketahui melakukan tindakan kasar kepada rakyatnya, Umar tak segan-

 

segan melakukan teguran. Termasuk gubernur Khurasan yang menggunakan pedang dan

 

cemeti tentaranya dalam mengumpulkan pajak. Umar menyatakan, “rakyat akan baik jika

 

diperlakukan secara adil dan benar. Rakyat anda membangkang justru karena anda

 

mengahadapi mereka dengan kekuatan senjata. Padahal anda tahu, pasukan dan senjata itu

 

dibeli dari rakyat”. Pemerintah yang baik dan sukses akan menjawab serangan opisisi dengan

 

prestasi, keadilan dan kesejateraan rakyatnya. Sebaliknya, pemerintah yang gagal akan

 

menjawab serangan oposisi dengan pembungkaman, penangkapan, penjara dan penembakan.

 

Kepada para pejabat di daerah pusaran kekuasaannya, Umar memberi instruksi jelas dan

 

tegas, haram melakukan bisnis, baik dilakukan sendiri maupun oleh sanak sekeluarga,

 

kenalan dan kolega-koleganya. 

 

Wahai, Umar, apa yang dapat kami pelajari dari ceritamu yang luar biasa itu? Cerita

 

yang tak Cuma satu dua, menggambarkan pemimpin yang berjiwa halus, teramat sederhana

 

dan begitu prihatinnya pada nasib keseluruhan rakyatnya. Pada saat bersamaan, ia begitu

 

keras, tegas dan tak pandang bulu saat menghadapi musuh agama dan negara atau ketika

 

menerapkan hukuman pada tiap pelanggaran. Kita pun ikut prihatin sedalam-dalamnya saat

 

menyadari betapa kita tidak berhasil menemukan pemimpin formal kita,para penguasa yang

 

seolah-olah merupakan pilihan hati rakyat, terbukti banyak menyakiti hati rakyat karena

 

kebijakan mereka yang tidak pro-rakyat dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi, yang

 

walau tidak harus berlaku sikap sama dengan khalifah Umar, tapi setidaknya mendapatkan

 

inspirasi. Memimpin itu sebuah keprihatinan, bukan sekedar sukses apalagi kegembiraan.

 

Satu kesadaran yang bertentangan dengan setiap “pesta” miliaran-triliunan rupiah semasa

 

pemilihan atau pasca terpilihnya seorang pemimpin.

 

Dosen Luar Biasa Fak. Syariah UIN STS Jambi *)


Penulis: Yulfi Alfikri Noer
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments