Selasa, 12 November 2019

Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, 12 ASN Pemprov Jambi Alpa


Selasa, 11 Juni 2019 | 11:29:57 WIB


Sidak di hari pertama usai libur lebaran Idul Fitri
Sidak di hari pertama usai libur lebaran Idul Fitri / Rina/Metrojambi.com

JAMBI - Guna meningkatkan kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, di hari pertama kerja usai libur Lebaran Idul Fitri 1440 H/2019 M, Senin (10/6/2019) kemarin, dilakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kehadiran pegawai.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, kehadiran pegawai, baik ASN maupun honorer, akan dipantau selama empat hari.

Sementara itu kemarin, dilakukan sidak di 9 Dinas/Badan dan 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sidak pertama dilakukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan tidak ditemukan ada.pegawai yang tidak hadir atau alpa.

Kemudian sidak dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dimana ditemukan 3 pegawai alpa. Di Dinas Kelautan dan Perikanan ASN yang cuti berjumlah 6 orang, dan 2 orang lagi alpa.

OPD keempat yang disidak adalah BPBD, ditemukan masing-masing 1 pegawai sakit dan tanpa keterangan. Selanjutnya sidak di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 1 ASN tanpa keterangan.

Di Dinas berikutnya adalah Dinas Kehutanan dengan keterangan 7 orang cuti dan 1 orang tanpa keterangan, pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah hanya terdapat ASN yang cuti dengan keterangan tugas belajar, pada Dinas ESDM terdapat 7 ASN yang cuti dan 1 orang sakit, 1 tanpa keterangan, dan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat 5 ASN yang cuti. Sedangkan di Sekretariat terdapat 2 pegawai tanpa keterangan.

Sudirman menegaskan, bahwa para ASN yang tidak hadir pada hari pertama bekerja ini sanksi yang diberikan adalah pemotongan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan teguran tertulis dari atasan langsung, ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan juga kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Setelah melakukan sidak hari ini kita mendapatkan 12 orang yang dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan atau alpa, angka ini termasuk besar dan untuk itu akan kita tindak lanjuti dengan pemberian sanksi berdasarkan Pergub akan kita dilakukan pemotongan TPP sebesar 30 persen dan kita juga akan memberikan teguran tertulis," ungkapnya.

Sudirman juga mengatakan bahwa dari hasil sidak ini juga mendapatkan laporan tentang kinerja pegawai dari Kepala OPD secara langsung seperti di BPBD yang pegawainya dalam proses pemberhentian sementara.

"Di BPBD tadi saya mendapatkan laporan tentang pegawai yang memang alpa dan sedang dalam penyelesaian internal. Tadi sudah saya instruksikan untuk melakukan tindakan kepada ASN tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku, saat in ASN tersebut telah mendapatkan sanksi dengan pemotongan gaji sebanyak 50 persen," ujarnya.

"Ini berarti pemberhentian sementara, dan akan terus dilakukan pemeriksaan jika memang nanti terbukti bersalah ASN tersebut akan sampai pada proses pemberhentian," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments