Sabtu, 20 Juli 2019

Ketahuan Bolos Kerja, Ratusan ASN Pemkab Sarolangun akan Disanksi


Selasa, 11 Juni 2019 | 21:21:17 WIB


Kepala BKPSDM Kabupaten Sarolangun saat melakukan inspeksi mendadak terhadap kehadiran pegawai pada hari pertama kerja usai libur Lebaran, Senin (10/6/2019)
Kepala BKPSDM Kabupaten Sarolangun saat melakukan inspeksi mendadak terhadap kehadiran pegawai pada hari pertama kerja usai libur Lebaran, Senin (10/6/2019) / metrojambi.com

SAROLANGUN - Pasca libur bersama Lebaran Idul Fitri 1440 H, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sarolangun kedapatan bolos kerja. Akibatnya, mereka dipastikan akan mendapat sanksi tegas.

Di Kabupaten Sarolangun, tingkat kehadiran hari pertama masuk kerja, hanya mencapai 94,8 persen. Seperti yang diterangkan oleh Waldi Bakri, kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun setelah melaksanakan Sidak pada Senin (11/6) lalu.

"Hasil kita Sidak, tingkat kehadiran ASN 94,8 persen," terang Waldi.

Dari 94,8 persen tingkat kehadiran ASN ini, sebut Waldi, yang tidak hadir sebanyak 238 orang. Bahkan dari 238 ASN itu 158 diantaranya tanpa keterangan. "Yang izin 27 orang, sakit 18 orang dan yang cuti 37 orang," tambahnya.

Untuk yang tidak hadir tanpa keterangan, jelasnya, sudah dilaporkan ke kepada MenPAN-RB dan mereka akan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. "Aturan kita TPP dipotong 5 persen. Selain itu ada sanksi sesuai PP 53 tahun 2010," tegasnya.

Selain itu, sebagaimana informasi yang berkembang yang tak lama lagi akan ada reshuffle di lingkungan Pemkab Sarolangun, Waldi juga terus mengevaluasi kinerja para pejabat terutama para Camat di 10 wilayah dalam Kabupaten Sarolangun.

“Khusus para pejabat, jika memang ada yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas akan kita sanksi, apalagi dalam waktu dekat akan ada reshuffle mungkin ini bisa sanksi penundaan jabatan dan lainnya,” bebernya.

Ditanya terkait ada camat yang tidak hadir pada saat dilakukan Sidak, Waldi memastikan akan segera mengevaluasi. “Seluruh camat sedang kita evaluasi secara kinerja, jika memang standar yang kami minta tidak tercapai mereka harus mundur, sebab ini persoalan kinerja dalam menjalankan visi dan misi daerah,” kata Waldi.


Penulis: Luncai Hendri
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments