Sabtu, 20 Juli 2019

Rekonsiliasi Pasca Pilpres 2019, Perlukah?


Selasa, 09 Juli 2019 | 11:35:55 WIB


/

Oleh: Mochammad Farisi, LL.M*

DEMOKRASI indonesia sedang tumbuh pesat, ditandai dengan semakin berkembangnya hak-hak politik masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tak heran jika politik yang sering diidentikkan dengan pemilu menjadi amat dinamis, bahkan gaduh. Tidak hanya sebelum dan waktu pemilu, namun setelah pemilu stabilitas politik menjadi sangat mahal, berbagai macam kompromi dan consensus coba dicapai.

Indonesia baru saja melampaui masa pemilu 2019 yang penuh drama, kematian ratusan petugas KPPS menjadi sinetron horor berkepanjangan beberapa minggu pasca pencoblosan. Propaganda kecurangan juga terus dihembuskan oleh pihak yang kalah berdasarkan hasil situng KPU. Ancaman demo juga terus menggaung, sampai pada titiknya terjadi bentrok didepan Bawaslu RI yang menewaskan pendemo. Bahkan cerita pembunuhan tokoh-tokoh nasional menjadi bumbu penyedap cerita Pemilu.

Meja hijau menjadi pintu terakhir bagi para kontestan mencari keadilan. Masing-masing paslon dan penyelenggara diberikan kesempatan yang adil melalui para pendekar-pendekar hukumnya untuk bertarung beradu argument, bukti dan saksi. Akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi menyudahi segala macam kegaduhan politik pasca pilpres. Rakyat Indonesia Menang.

Ketegangan mereda, masing-masing paslon khususnya yang kalah sudah bisa menerima hasil pemilu. namun perjuangan membangun bangsa ini belum selesai, pemilu menyisakan jurang polarisasi masyarakat yang terbelah cukup tajam, perlu ihktiar bersama merajut persatuan yang sempat tercerai berai. Rekonsiliasi menjadi kunci mencapai stabiitas politik.

Dalam kamus KBBI rekonsiliasi mempunyai makna “perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan” menilik dari pengertian tersebut maka sejatinya bahwa setiap anak bangsa ini adalah saudara, dibingkai oleh Bhineka Tunggal Ika, meskipun berbeda pilihan politik, namun rasa kebangsaan harus menjadi prioritas utama, maka seharusnya memulihkan persahabatan lebih mudah untuk dilakukan.

Lantas siapa yang harus memulai, kapan dan bagaimana bentuk rekonsiliasi pasca pilpres?

Dalam situasi pasca pilpres seperti ini presiden terpilih harus memulai berfikir rekonsiliasi, meskipun tidak mudah, tetapi bagaimanapun secara moral pihak yang menang harus mengambil inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi. Upaya ini harus dilakukan sendiri secara langsung ataupun melalui orang yang dipercaya dan juga dihormati oleh pihak yang kalah, komunikasi harus dilakukan pada semua pihak yang dalam pilpres kemarin saling berhadapan. Rakyat Indonesia pasti senang manakala para pemimpinnya tetap rukun dan saling menyapa.

Pihak yang kalah juga harus cepat menyesuaikan suasana hati, evaluasi menjadi pilihan utama untuk konsolidasi dan menentukan arah selanjutnya. Hukum tetap harus ditegakkan dan kepentingan bangsa kedepan jauh lebih penting. Menerima tawaran rekonsiliasi dengan mengedepankan kepentingan Negara dan rakyat harus segera disambut, mau masuk kabinet ataupun opisisi sama-sama terhormat. Check n balancesis atau menjadi penyeimbang  juga jalur perjuangan yang konstitusional, perjuangan diparlemen sejatinya adalah perjuangan rakyat juga.

Kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama menatap Indonesia 5 tahun kedapan. Masyarakat sejatinya sudah lelah dengan konflik para elit, masyarakat didaerah cenderung lebih mudah mencair, apalagi bila para elit memberikan teladan. Kondisi social masyarakat Indonesia yang masih mempratekkan patron klien, rekonsiliasi yang terjadi antar elit akan cepat menular keakar rumput.

Khusus di Provinsi Jambi masyarakatnya heterogen terdiri dari beragam suku seperti; Melayu, Jawa, Kerinci, Minangkabau, Batak, Sunda, Banjar, Bugis dll.  hasil survey Sigma Indonesia yang melakukan survey potensi konflik pemilu pada bulan maret sebelum pilpres, hasilnya adalah 83,3% masyarakat akan menerima kekalahan, 7,3% protes tapi dalam hati dan hanya 0,3% yang akan melakukan demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai cerdas berdemokrasi dan siap apabila calon pilihannya menang ataupun kalah.

Rekonsiliasi didaerah cenderung lebih mudah dilakukan asal semua elemen masyarakat berfikir untuk kepentingan bangsa dan Negara. Rekonsiliasi akan efektif bila sejak awal sebelum pemilu pihak-pihak yang bertarung sudah saling bertemu, bersilaturahmi dan berkomitmen siap menang dan siap kalah. Bulan syawal harusnya menjadi momen yang pas bagi seluruh elemen di Jambi melonggarkan ketegangan. Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat harus mengambil inisiatif menjadi mediator menghubungkan tali silaturahmi para pihak yang sempat berlawanan dalam Pilpres.

Forkompinda juga mempunya peran sentral, dengan segala sumberdaya yang dimiliki menggelar halal bihalal mengundang seluruh elit parpol, tokoh masyarakat, komunitas, suku, ormas, LSM, OKP akan sangat efektif merajut persatuan dan me-rekonsiliasi segala perbedaan yang pernah ada. Gelaran Pilkada; pilgub dan pilbub 5 kabupaten di tahun 2020 juga menguntungkan, suasa pasca Pilres cepat cair, para elit serta masyarakat mulai berfikir bagaimana menyukseskan Pilkada.

Akhirnya kita semua berharap bahwa para tokoh dan seluruh masyarakat negeri ini segera matang berdemokrasi. Bagi yang kalah dalam Pemilu secara legowo dan ksatria mengakui kekalahan, dan kemudian mengucapkan selamat kepada yang menang, dan sebaliknya yang menang segera berfikir rekonsiliasi menyatukan elemen untuk membangun bangsa ini 5 tahun ke depan.

-----

Penulis adalah Ketua KOPIPEDE Provinsi Jambi


Penulis: Mochammad Farisi
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments