Senin, 16 September 2019

Nilai PPDB Sudah Berjalan Tertib, Ketua Komisi IV: Masyarakat Sudah Pahami Zonasi


Kamis, 11 Juli 2019 | 14:27:51 WIB


Ketua komisi IV DPRD Kota Jambi, Abdullah Thaif
Ketua komisi IV DPRD Kota Jambi, Abdullah Thaif / istimewa

JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi meminta kepada masyarakat yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri untuk tidak berkecil hati. Pasalnya saat ini pemerintah sudah menggratiskan banyak sekolah swasta di Kota Jambi.

"Memang ini dilema. Tapi sekolah swasta juga sudah ada dana BOS. Selain itu juga banyak sekolah swasta yang sudah di gratiskan oleh pemerintah," kata Ketua komisi IV DPRD Kota Jambi, Abdullah Thaif, Rabu, (10/7/2019).

Kata Thaif, pemerintah tidak bisa membuka kelas baru lagi. Sebab hal ini akan merugikan sekolah swasta. "Kalau pemerintah membuka kelas baru lagi, tentu sekolah swasta akan menuntut. Mereka akan kekurangan siswa, jadi ini untuk menjaga keseimbangan," katanya.

Oleh karena itu, dirinya meminta supaya masyarakat memahami hal tersebut. Sebab sekolah swasta juga banyak yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan juga sudah banyak yang dibantu melalui dana BOS.

"Siapa tahu nanti pak walikota juga ada program BOS Daerah, jadi tidak usah berkecil hati," ujarnya.

Thaif mengatakan bahwa untuk PPDB tahun ini sudah mulai tertib.Masyarakat sudah mulai paham mengenai sistem zonasi yang dibuat oleh pemerintah pusat.

"Kita apresiasi masyarakat tidak banyak yang menuntut untuk sekolah kesana kesini. Artinya mereka sudah banyak yang paham mengenai sistem zonasi," ujarnya.

Ke depan pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan pemerataan sekolah di setiap wilayah sehingga masyarakat tidak terlalu jauh untuk bersekolah. "Sebaran sekolah harus merata tiap sekolah," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Junedi Singarimbun mengatakan masih banyak ditemukan laporan masyarakat tidak mampu yang tidak diterima disekolah terdekat.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pemerintah untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Sebab jika tidak dicarikan solusi maka ditakutkan siswa tersebut tidak bersekolah karena alasan tidak memiliki biaya.

"Kalau tidak dicarikan solusi takutnya mereka tidak bersekolah karena siswa tak mampu. Jadi ini juga harus dicarikan solusi," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Arman mengatakan bahwa bagi orang tua siswa yang komplain atau mengajukan pertanyaan, bisa datang ke Dinas Pendidikan ataupun ke sekolah masing masing.

Sebab,sudah disediakan posko untuk pengaduan bagi orang tua siswa yang komplain tersebut. "Sudah kita sediakan posko pengaduan. Nanti semua ditanpung apa saja masalahnya dan akan kita cari jalan keluarnya," katanya.

Arman juga memastikan bahwa siswa yang ingin bersekolah di sekolah negeri hingga saat ini masih ada kesempatan. Hanya saja memang tidak lagi menggunakan sistem zonasi.

"Masih ada sekolah yang kuotanya belum cukup. Bisa masuk kesana seperti SMPN 8 , SMPN 15, SMPN 9, SMPN 23, SMPN 20. Kalau mau masih memungkinkan silahkan ke sekolah langsung dan tidak melalui sistem zonasi," terangnya.

Untuk pendaftaran ulang dikatakan Arman tidak ada pungutan. Sedangkan untuk uang seragam nanti akan dirapatkan.


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments