Senin, 21 Oktober 2019

Kepemimpinan dan Pelayanan Publik, Diantara Kebutuhan dan Keinginan


Senin, 15 Juli 2019 | 09:55:26 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

Oleh: Yulfi Alfikri Noer SIP MAP

SALAH satu perspektif populer dalam menilai kinerja otonomi daerah adalah kualitas kepemimpinan. Perspektif tersebut digunakan, misalnya dalam menjawab pertanyaan mengapa suatu daerah bisa mengembangkan inovasi di bidang pelayanan publik justru ketika mayoritas daerah lain kian dipojokkan karena terganggunya akses dan kualitas pelayanan publik dasar.

Demikian halnya dengan berbagai capaian inovasi di bidang lain seperti penganggaran, penanggulangan kemiskinan, desain kelembagaan Pemda dan resolusi konflik. Dalam hal ini umumnya merujuk pada kualitas kepemimpinan yang melekat pada diri seorang kepala daerah.

Tidak heran jika ada penilaian bahwa banyak kepala daerah yang tidak mampu mengambil sikap secara tegas, lambat, berbelit-belit, birokratis dan sebagainya bahkan ketika masyarakat membutuhkan respon kebijakan yang cepat seperti dalam hal pelayanan publik. Kesalahan kita dalam memilih pemimpin adalah memilih pemimpin yang tidak menjadikan harapan publik sebagai harapan dirinya juga.

Tak heran, di kemudian hari muncul kekecewaan-kekecewaan elemen-elemen publik setelah diketahui bahwa pemimpin yang telah dipilihnya tersebut ternyata hanya mewujudkan harapan pribadi dan kelompoknya.

Sebab, kebijakan yang dilahirkan dan di jewantahkan dalam pelayanan publik hanya tersedia pelayanan anomali. Mekanisme atau sistem pemilihan kepala daerah sesungguhnya hanyalah suatu sarana untuk mendapatkan pemimpin yang kredibel di mata publik. Pemimpin yang tanggap terhadap problem yang riil di daerahnya dan mampu mengembangkan potensi daerahnya sehingga kesejahteraan rakyatnya meningkat. Jadi seluruh upaya diarahkan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok bahkan pribadinya.

Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh non-pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintah merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

UU ini memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat. Ruang lingkup pelayanan publik menurut UU Pelayanan Publik meliputi pelayanan publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, listrik, air, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya. Aparatur penyelenggara harus merasa memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat merasa apa yang harus dilakukan oleh aparatur negara tersebut merupakan hak dari masyarakat.

Ombudsman Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 2 tahun 2015, yang menempatkan langkah-langkah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi UU. No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan kualitas reformasi birokrasi nasional. Peraturan Presiden tersebut salah satunya menempatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagai salah satu target pencapaian RPJMN.

Namun, dibalik semangat otonomi daerah, kinerja pemerintah daerah masih jauh dari melayani rakyat. Tidak terkecuali di provinsi Jambi, banyaknya keluhan pelayanan publik yang diberitakan media massa, seperti jalan maupun jembatan yang bertahun-tahun rusak, sekolah rusak, air bersih, pungli dan pelayanan administrasi, menjadi salah satu indikator nyata. Bila demikian, apa problem yang membuat pelayanan publik provinsi Jambi belum juga maksimal? Pertama, tidak memiliki standar pelayanan publik sebagaimana di syaratkan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan data dari Ombudsman RI, sebanyak 78,41 persen dari 2000 pelayanan administratif di Indonesia, tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik.

Kedua, tidak memiliki dan atau tidak memadainya penanganan pengaduan pelayanan. Jadi, jangan heran bila pengaduan ke Ombudsman, ke LAPOR yang dikelola staff presiden maupun lembaga lainnya semakin banyak. Ketiga, tidak melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur kinerja dan keinginan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan. Dari keseluruhan problem pelayanan publik itu, problem utamanya adalah kurangnya keinginan (political will) kepala daerah dan aparatur dalam memangun pelayanan publik yang prima. Kesadaran dan mental aparatur menjadi langkah awal untuk membangun pelayanan publik sebagai kewajiban, bukan kebaikan atau pemerintah bermurah hati dalam melaksanakan pembangunan dan melayani rakyatnya. Walaupun berupaya ditutupi dengan pencitraan kinerja, akan tetapi yang dirasakan langsung masyarakat dan banyaknya pemberitaan media massa tentang banyaknya keluhan dalam pelayanan publik.

Seperti yang dilansir TribunJambi.com (8/8/2018), Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring Ombudsman di Sumatera, Jambi berada di peringkat bawah untuk pelayanan publik. Dari semua provinsi di Sumbagsel, hanya provinsi Jambi yang mendapatkan penilaian kuning. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah untuk gubernur provinsi Jambi saat ini untuk segera memperbaiki pelayanan publik mengingat sisa masa jabatan 2016-2021, agar program Jambi Tuntas 2021 dapat terlaksana dengan maksimal. Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi sejumlah bupati yang tengah sibuk-sibuknya mencari dukungan dan restu elit-elit politik lokal untuk maju sebagai kandidat gubernur Jambi yang akan datang tetapi daerah yang dipimpinnya termasuk dinilai buruk dalam pelayanan publik oleh Ombudsman. Jadi, menurut penulis pengalaman memimpin daerah tidak serta merta membuat para kandidat lebih memahami persoalan pelayanan publik. Kepemimpinan di daerah selama dua periode pun masih banyak yang dipertanyakan oleh publik.

Penulis adalah Dosen Luar Biasa Fak. Syariah UIN STS Jambi


Penulis: Yulfi Alfikri Noer SIP MAP
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments