Rabu, 11 Desember 2019

MKKS Tegaskan Sekolah Negeri Jangan Buka Kelas Siluman


Rabu, 17 Juli 2019 | 10:40:38 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI- Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi Jambi menegaskan kepada sekolah negeri untuk tidak membuka kelas siluman atau jumlah peserta didik baru dan melebihi kuota kebutuhan sekolah yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga akibat dari sekolah negeri terus membuka pendaftaran, sekolah swasta kekurangan siswa.

Ketua MKKS Provinsi Jambi Syihabuddin mengatakan, anjuran ini ditegaskan karena pihaknya tidak ingin kejadian dan permasalahan tahun lalu kembali terjadi tahun ini, meskipun tahapan PPDB sekolah negeri sudah usai, namun di lapangan masih terus menerima. " Seharusnya hanya menampung 4 Rombel, di lapangan bisa berlipat- lipat," katanya, Rabu (17/7).

Dengan penambahan kuota tersebut, nantinya berdampak pada penerimaan sekolah swasta yang minim siswa, karena para orangtua ingin tetap memaksakan anaknya bersekolah di sekolah negeri. " Mereka rela membayar uang masuk sekolah negeri berapapun demi terdaftar di sekolah negeri," ungkapnya.

Selain itu kegiatan belajar mengajar tidak maksimal, karena seharusnya dalam setiap kelas diisi 32 siswa menjadi lebih, bahkan sekolah membuka belajar dua sesi hingga sore hari atau memanfaatkan ruangan lain untuk ruang kelas.

" Kayak perpustakaan jadi kelas belajar, mana bisa maksimal KBM," tegasnya.

Sehingga apabila hal ini terjadi, pihaknya berharap pemerintah Provinsi Jambi dan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi menindak tegas sekolah yang menambah kelas siluman, baik secara administrasi maupun tindakan lainnya.

" Karena PPDB sudah diatur, berdasarkan kuota sekolah," imbuhnya.

Ditambahkan Ketua Forum Kerja Kepala Sekolah (FKKS) SMA Swasta Kota Jambi Jaya Kasumantri, pada dasarnya PPDB memang tanggung jawab pemerintah terutama Dinas Pendidikan (Disdik) dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan sehingga harus dijalankan berdasarkan aturan pemerintah.

" Sesuai payung hukum Permen No 51 Tahun 2019 tentang tahapan PPDB," pungkasnya. Tahapan yang dimaksud penerimaan saat ini berdasarkan zonawi wilayah lingkungan sekolah.

Sehingga sekolah negeri diharapkan menerima siswa baru sesuai kuota yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan kesediaan kelas. Fakta di lapangan melebihi penerimaan, aturan main setiap satuan pendidikan atau satu sekolah maksimal menerima murid baru 12 Rombel dan setiap Rombel nllnya diisi 36 orang," imbuhnya.

Selanjutnya ia berharap pemerintah memperhatikan soal permasalahan tersebut, karena suasana belajar tidak bisa dipaksakan akibat jumlah siswa tidak sebanding dengan jumlah kelas dan kegiatam belajar tidak maksimal. " Akibat lain sekolah swasta kekurangan siswa baru," tandasnya.


Penulis: Jainal Abidin
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments