Minggu, 22 September 2019

Enam Kabupaten/Kota di Jambi akan Terima Penghargaan KLA Dari Kementerian PPPA


Jumat, 19 Juli 2019 | 20:28:30 WIB


Luthpiah
Luthpiah / Dok.metrojambi.com

JAMBI - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia akan memberi penghargaan Kota Layak Anak (KLA) bagi enam kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Ini sebagaimana terlampir dalam surat yang ditujukan ke Gubernur Jambi dengan nomor B-855/KPP-PA/DJV/Sesdep/07/2019.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi Luthpiah mengatakan, Kementerian PPPA akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang telah menyelenggarakan kebijakan program dan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus dalam bentuk kabupaten/kota layak anak.

Penghargaan tersebut nantinya akan diberikan oleh Kementerian PPPA RI kepada masing-masing kepala daerah dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli 2019 di Hotel Four Point Jalan Andi Djemma No 130 Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). 

"Enam kabupaten/kota itu adalah Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim)," ujarnya, Jumat (19/7/2019).

Sedangkan lima kabupaten lainnya yang tidak termasuk, kata Luthpiah, dikarenakan pada saat tahapan verifikasi mandiri oleh tim dari pusat, masih terdapat kekurangan dokumen. Setelah ditelusuri, ternyata lengkap namun sebagian tidak tahu bagaimana cara melaksanakannya.

"Pertama namanya tahap verifikasi mandiri itu ada sembilan kabupaten/kota yang masuk. Di tahap kedua verifikasi administrasi yang tadinya sembilan menjadi enam kabupaten/kota, hingga dengan verifikasi lapangan tetap enam yang terpilih," ungkapnya.

Luthpiah melanjutkan, apabila dari enam kabupaten/kota tersebut sudah menerima penghargaan Kota Layak Anak dari Menteri PPPA tentu, dirinya meminta setiap kepala daerah/bupati kedepan harus mempunyai komitmen terhadap hak dan perlindungan anak di masing-masing wilayahnya, tertutama dapat memenuhi empat karakter salah satunya pemenuhan hak sipil anak.

"Itu kan sudah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kan, sudah kah 100 persen? kemudian penciptaan sekolah ramah anaknya, sudahkah tercipta. Jadi kabupaten/kota itu dituntut untuk menciptakan itu," ujarnya.

Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan puskesmas ramah anak dan lingkungan ramah anak serta kesempatan anak meluangkan waktu untuk mengapresiasikan dirinya, kemudian pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dan terakhir harus ada perlindungan khusus.

"Tapi kalau bisa empat karekter itu yang kita perkuat, karena perlindungan khusus kalau anak sudah mengalami tindak kekerasan, nah bagaimana perlakuan baik itu kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, kemudian terhadap aparat hukum nya seperti apa," tuturnya.

Pendampingan dari dinas terkait juga harus diperkuat, seperti misalnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dinas Sosial karena harus saling bekerjasama.

"Dan harapan setelah mendapat KLA ini, perhatian pemerintah daerah harus lebih kuat lagi dengan memberikan anggaran yang cukup," jelasnya.

Begitupun saran daripada tim pusat saat melakukan verifikasi lapangan, disampaikan Luthpiah, mereka juga menyatakan bagaimana komitmen pemerintah daerah dari enam kabupaten/kota tersebut, apa yang akan dilakukan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

"Rata-rata yang saya dampingi dilapangkan kemarin, Alhamdulillah semua bupati berkomitmen akan menambah lagi anggaran, karena memang kecil dan harus kita penuhi," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments