Selasa, 19 November 2019

Dinas PUPR Tebo Janjikan Penyelesaian Lahan RTH di Rimbo Bujang


Minggu, 21 Juli 2019 | 20:45:54 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

MUARATEBO - Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang direncanakan berlokasi di Kecamatan Rimbo Bujang dipastikan batal dilaksanakan pada 2019 ini. Persoalannya pembangunan proyek dari APBN tersebut terkendala lahan yang sudah banyak ditempati oleh warga.

Batalnya pembangunan RTH tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas PUPR Tebo, Erwanto. Dirinya mengatakan, batalnya pembangunan RTH di Rimbo Bujang tahun ini karena terkendala masalah lahan yang belum siap. Walaupun lahan yang diperuntukkan untuk RTH tersebut merupakan milik Pemkab Tebo, namun saat ini sudah banyak ditempati oleh warga.

"Kita terkendala lahan, karena sudah banyak ditempati warga. Padahal lahan tersebut merupakan lah milik Pemkab Tebo" ujar Erwanto, Minggu (21/7/2019).

Meski demikian, Erwanto menyebut, pembangunan RTH di Rimbo Bujang tetap akan dilaksanakan jika nanti masalah lahan bisa terselesaikan. "Yang jelas proyeknya tidak akan hilang, tapi ditunda. Kementerian akan tetap melakukan pembangunannya nanti jika kendala lahan sudah terselesaikan," terang Erwanto.

Sebelumnya, Lurah Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Siti Fatimah mengungkapkan, bahwa lokasi RTH telah disurvei oleh pihak kementerian. Dari hasil survei lokasi tersebut memang masih terdapat pemukiman warga. "Kendalanya memang lokasi RTH tersebut belum steril," ujarnya.

Terkait kondisi tersebut, kata Siti Fatimah, pihaknya telah merapatkan dengan tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Wirotho Agung dan dalam waktu dekat juga akan dirapatkan kembali bersama-sama unsur Muspida Kecamatan Rimbo Bujang.

"Sudah kami musyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dalam waktu dekat juga akan diadakan rapat lagi guna menyosialisasikan rencana RTH kepada masyarakat," terangnya.

Saat ditanya terkait lokasi itu sudah puluhan tahun dikuasai warga dan telah memiliki sertifikat kepemilikan lahan, Lurah tidak menampik hal tersebut dan menyerahkan semuanya ke Pemerintah Daerah untuk penyelesaiannya.

"Informasinya memang sudah ada yang telah disertifikatkan, tentunya masalah tersebut pemerintah daerah yang bisa menyelesaikannya," tuntasnya.


Penulis: Ade Sukma
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments