Minggu, 9 Agustus 2020

Arahan Presiden Terkait Karhutla


Selasa, 06 Agustus 2019 | 21:12:43 WIB


Presiden RI Joko Widodo
Presiden RI Joko Widodo / suara.com

JAKARTA – Gubernur Jambi Fachrori Umar bersama seluruh Gubernur lainnya se Indonesia, beserta Bupati/Walikota, Pangdam, Kapolda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Kehutanan Provinsi, Selasa (6/8/2019), menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) di Istana Negara, Jakarta.

Rakornas yang digagas oleh Menkopolhukam itu membahas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi belakangan ini, dan menyebabkan asap sampai di negara tetangga, seperti Malaysia.

Dalam Rakornas tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa arahan, diantaranya mengingatkan kembali bahwa pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan hampir di seluruh provinsi, dimana kerugian yang diakibatkan adalah Rp 221 triliun, dan untuk lahan terbakar seluas 2,6 juta hektare.

"Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia," tegas Jokowi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah hotspot Karhutla tahun 2019 turun. Namun dibanding tahun 2018 jumlah hotspot naik. "Hal ini tidak boleh terjadi, harusnya setiap tahun turun dan tidak boleh naik," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, yang paling penting adalah pencegahan jangan sampai api besar baru bingung untuk memadamkannya. Dirinya juga meminta Muspida (Gubernur, Pangdam dan Kapolda) agar kerja sama dibantu pemerintah pusat ( Menteri terkait, Kapolri, Panglima)

"Sehingga api sekecil apapun segera padamkan dan jangan ada kebakaran yang besar di wilayahnya," pintanya.

Jokowi juga menyampaikan jika aturan main tetap sama dengan tahun 2015 terkait Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, dan Kapolres, yang tidak bisa mengatasi masalah Karhutla akan dicopot.

"Sebab kerugian ekonomi akibat Karhutla besar sekali, sehingga jangan ada tanggap darurat karhutla. Untuk itu agar api sekecil apapun segera diatasi dan dipadamkan," tutur Jokowi.

"Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar cek langsung bila ada hotspot  dan jangan tunggu sampai api membesar segera padamkan sebelum menjadi besar. Tidak perlu diulangi cara pencegahan dan pemadaman api, karena sudah secara rinci diketahui oleh seluruh instansi terkait untuk itu segera tanggap untuk mencegah dan memadamkan api bila ada api," sambungnya.

Selanjutnya, atensi Presiden RI untuk peserta Rakornas Karhutla yaitu pertama, prioritaskan pencegahan melalui patroli dan deteksi dini. Kedua, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah dan buat embung tahan kemarau (tidak mengering saat kemarau). Ketiga, segera mungkin padamkan bila ada api dan lakukan pemadaman sebelum api menjadi besar. Dan keempat, langkah gakkum sudah baik dan terus tingkatkan serta konsisten.

Tahun 2019 ini sudah mulai ada lagi asap yang mengganggu negara tetangga, oleh karenanya, Jokowi meminta agar segera diselesaikan dengan upaya yang maksimal. "Sehingga kita tidak malu dengan negara tetangga yang kena dampak asap akibat kebakaran," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments