Minggu, 15 Desember 2019

Anggaran Untuk Keadilan Gender


Rabu, 07 Agustus 2019 | 10:07:53 WIB


Rodhiyah, SE, ME.
Rodhiyah, SE, ME. / istimewa

Oleh : Rodhiyah, SE, ME.

BERBICARA
gender, sebagian dari kita akan mengartikannya perempuan. Mengapa gender kerat kaitannya dengan perempuan? Gender tidak menjadi suatu masalah selama tidak terjadi ketidakadilan. Masalahnya yang sering mengalami ketidakadilan dan diskriminasi adalah perempuan.

Budaya patriarki yang diyakini menjadi penyebab ketidakadilan pada perempuan. Gender merupakan hasil pemikiran manusia untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan peran di masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk diskriminasi gender adalah sebagai berikut: marginalisasi (peminggiran jenis kelamin tertentu, jenis kelamin tertentu dianggap kurang penting); subordinasi (jenis kelamin tertentu dianggap nomor satu dan nomor dua); stereotype (pelabelan, laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga), kekerasan (fisik dan psikis), dan beban ganda.

Lima bentuk diskriminasi tersebut kerap terjadi pada perempuan. Karena perempuan adalah seorang ibu rumah tangga maka perempuan tidak wajib mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena akan dianggap sia-sia. Sehingga perempuan sulit maju dan berperan dalam pembangunan.

Hal ini dapat dikatakan Feminization of Poverty (pemiskinan pada perempuan). Meskipun ibu rumah tangga, perempuan juga melakukan pekerjaan produktif mengolah hasil sumber daya alam dan pekerjaan buruh lainnya namun tidak mendapatkan upah. Perempuan yang tidak mandiri secara ekonomi akan rentan mengalami diskriminasi berupa kekerasan dalam rumah tangga.

Di lain kasus, apabila suaminya meninggal, atau mengalami PHK, maka yang akan bergerak paling depan adalah istri, entah itu berjualan, hingga menjadi asisten rumah tangga di rumah orang lain, asalkan bisa membantu suaminya mencukupi kebutuhan hidup. Artinya sampai disini, bagaimanapun perempuan harus mandiri secara ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut perempuan harus mendapatkan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki.

Berdasarkan data IPM di provinsi Jambi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki di Provinsi Jambi sebesar 74,64 pada tahun 2017, IPM perempuan sebesar 65,78. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi sebesar 88,13 pada tahun 2017 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 65,32 persen. Artinya Provinsi Jambi masih belum cukup baik dalam percepatan pembangunan pada manusia. Angka ini juga masih berada di bawah rata-rata nasional. Apabila angka mendekati 100 maka kesenjangan gender semakin kecil.

Bagaimana agar upaya percepatan pembangunan manusia khususnya pembangunan perempuan dapat segera terwujud? Perlu dimasukkan isu gender ke dalam setiap lini pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Dibutuhkan anggaran yang besar agar percepatan pembangunan, keadilan dan kesetaraan gender dapat segera terwujud. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 mengenai pengarusutamaan gender. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi pun telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2013 mengenai pelaksanaan pengaurutamaan gender di Provinsi Jambi.

Berdasarkan pedoman perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG), isu gender dimasukkan sejak tahap perencanaan perumusan kegiatan program melalui analisis gender dengan membuat matriks analisis gender dan gender budget statement. Kemudian dibahas hingga rapat RAPBD bersama DPR. Menurut Djayasinga (2015), DPRD adalah institusi yang efektif melakukan intervensi kebijakan anggaran yang responsif gender ketika pihak eksekutif belum maksimal melakukannya. Penetapan Kebijakan Anggaran (Budget Policy) oleh DPRD merupakan salah satu implementasi dari salah satu fungsi anggaran DPRD karena budget policy yang responsif gender akan mampu mengarahkan, mengantarkan, dan menjaga anggaran yang responsif gender.

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang responsif gender dikatakan Anggaran Responsif Gender (ARG). Adanya anggaran ini bukan berarti ada anggaran untuk laki-laki 50 persen, perempuan 50 persen. Bukan pula ada dana khusus untuk pemberdayaan perempuan atau kegiatan spesifik perempuan. Anggaran yang dialokasikan menyatu dalam APBD. Tidak bisa dijadikan alasan yang valid pula untuk menambah anggaran.

Kegiatan yang sudah ada bisa dijadikan kegiatan yang responsif gender dengan memasukkan isu gender menggunakan data terpilah, data pembuka wawasan dan isu kesenjangan gender. Tidak semua kegiatan harus dikoreksikan menjadi kegiatan yang responsif gender. Namun kegiatan ini harus dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai Pergub nomor 19 tahun 2013. Tujuannya adalah memasukkan isu gender ke dalam setiap lini pembangunan. Sebagai contoh, Dinas PUPR, kegiatan yang dilakukan bukan menyediakan rumah untuk perempuan tetapi bagaimana rumah subsidi yang dibangun memberikan manfaat pada perempuan, seperti akses air mudah, jalan mulus dan lampu jalan terang dan tidak redup, atau membangun sekolah bertingkat dengan memperhatikan kemudahan akses perempuan sebagai penikmat hasil pembangunan seperti anak tangga yang tidak terlalu tinggi sehingga perempuan mudah untuk melangkah, atau tersedianya toilet perempuan yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan.

Anggaran dari kegiatan inilah nantinya yang disebut anggaran responsif gender. Anggarannya tidak berubah, tetapi sudah memperhatikan dan memenuhi kebutuhan gender tertentu. Dengan kegiatan tersebut dampak jangka panjangnya adalah perempuan tidak membuang waktu mencari dan mengumpulkan air untuk urusan pribadi dan keluarganya, akses untuk berpartisipasi di ranah publik tidak terganggu, apabila jalan terang dilengkapi lampu perempuan merasa lebih aman untuk bekerja di luar rumah.
Partisipasi perempuan dalam pembangunan akan meningkat, IPM, IPG dan IDG juga akan meningkat. Perempuan mandiri secara ekonomi, akan menyumbangkan pendapatannya untuk pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan dapat terlihat pada pembangunan manusianya. Hal ini harus dilakukan pula untuk OPD yang lain dan harus menjadi prioritas. (2019)



Penulis: *Karyawan Swasta & Alumni Magister Ilmu Ekonomi Unja
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments