Senin, 18 November 2019

Relevansi Pemindahan Ibukota Terhadap SDGs


Senin, 26 Agustus 2019 | 10:53:38 WIB


Wiranto. B. Manalu
Wiranto. B. Manalu / istimewa

Oleh ; Wiranto. B. Manalu

PEMINDAHAN
ibukota menjadi pembahasan yang hangat di ruang publik saat ini, isu ini memang bukan kali pertamanya di hadirkan kepada masyarakat Indonesia. Pemindahan ibu kota sudah dicetuskan oleh presiden pertama republik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1957 Bung Karno mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan tengah. Beliau mengatakan bahwa Palangkaraya yang artinya “tempat suci, mulia dan agung” itu akan dijadikan Ibu Kota Negara. Pemilihan pemindahan ibu kota itu, Bung Karno  memiliki alasan karena Palangkaraya berada di tengah-tengah Indonesia, selain itu tanah yang tersedia masih sangat luas.

Setelah Bung Karno presiden selanjutnya juga memiliki gagasan untuk memindahkan ibu kota seperti pada pemerintahan orde baru rencananya ingin memindahkan ibu kota ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat namun wacana itu tidak jelas kelanjutannya. Setelah itu wacana ini muncul lagi di era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menawarkan beberapa alternatif daerah yang menjadi opsi untuk dijadikan ibu kota. Namun wacana ini juga tidak sampai pada proses pengaktualisasian. Hingga pada masa sekarang ini dibawah pemerintahan bapak Jokowi pemindahan ibu kota kian terang kejelasannya.


Pro dan Kontra Kebijakan Pemindahan Ibukota

Sudah menjadi konsekuensi dalam penentuan kebijakan akan menimbulkan implikasi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pendapat-pendapat dari masyarakat juga menjadi sebuah acuan bagi pemangku kebijakan dalam menetukan kebijakan yang bersifat berdampak ke seluruh lapisan masyrakat. Untuk itu sangat diperlukan kajian dan pertimbangan  yang sangat matang dalam menetukan kebijakan, kembali kepada kebijakan pemerintah mengenai pemindahan ibu kota. Masyarakat yang pro mengeluarkan argumentasi mereka yang sangat tendensius kepada pemerintah untuk mengaktualisasikan wacana kebijakan tentang pemindahan ibu kota

Pemindahan ibu kota ini sudah layak di eksekusi karena ibu kota yang menjadi pilihan jauh dari kemungkinan bencana alam seperti gempa dan polusi udara seperti di ibu kota sekarang, lagipula katanya pilihan ibu kota yang sudah dipilih tepat di tengah wilayah Indonesia demi pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun di pihak masyarakat yang kontra terhadap kebijakan ini juga memiliki alasan untuk menolak kebijakan tersebut, alasan penolakan itu adalah biaya yang sangat mahal untuk pemindahan ibu kota, sehingga mereka mempertanyakan dari mana sumber biayanya, disamping keadaan Indonesia sekarang yang posisinya memiliki hutang yang luar biasa banyak.

Apakah pemindahan ibu kota menjadi hal yang urgent di kondisi sekarang, bukankah lebih baik uang yang di estimasikan untuk pemindahan ibu kota dikelola dulu untuk kemajuan pendidikan,ekonomi,kesehatan yang lebih mendesak di masa sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan juga apakah ketika pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan menjamini dalam pemerataan pembangunan, ini adalah beberapa pertanyaan yang belum dapat di jawab oleh pemerintah dalam melanjutkan tahapan dalam aktualisasi kebijakan pemindahan ibu kota. Atas dasar pertanyaan-pertanyaan inilah pemerintah patut mempertimbangkan kebijakan yang ditawarkan kepada masyarakat

Argumen-argumen publik yang di lemparkan kepada pemangku kebijakan diharapkan membuat catatan-catatan kecil untuk mencarikan solusi yang soluktif. Dalam pencetusan wacana ini tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah juga memiliki pertimbangan dan juga kajian-kajian yang komprehensif dalam menetukan sikap supaya kebijakan yang dibuat tepat guna. Mungkin dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengurangi rasa keragu-raguan dari kelompok masyarakat yang kurang setuju terhadap kebijakan pemindahan ibu kita ini.

Sustainable Development Goals (SDGs)
Tujuan pembangunan berkelanjutan  atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai sustainable development goals (SDGs), dikutip dari Wikipedia SDGs ini adalah 17 tujuan  dengan 169 capaian yang terukur dengan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia di planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang di terbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi untuk pembangunan hingga 2030. Tujuan ini merupakan lanjutan dari tujuan pembangunan millennium yang berakhir pada akhir tahun 2015.

Agenda pembangunan berkelanjutan ini dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang dianggap sama di tiap negara, permasalahan ini juga dianggap sebagai permasalahan yang merata di tiap-tiap negara. Tiap negara diharapkan dapat menyeimbangkan tiga indikator pembangunan berkelanjutan yaitu ; (1) lingkungan,(2) sosial,dan(3) ekonomi. Ada dasar kesamaan inilah 193 negara menyepakati 17 tujuan tersebut yaitu; (1) Tanpa kemiskinan, (2) Tanpa kelaparan, (3) Kehidupan sehat dan sejahtera, (4) Pendidikan berkualitas, (5) Kesetaraan gender, (6) Air bersih dan sanitasi layak, (7) Energi bersih dan terjangkau (8) Pekerjaan layak, (9) industry inovasi dan infrastruktur (10) Berkurangnya kesenjangan,(11) kota dan komunitas berkelanjutan, (12)konsumsi dan produksi yang berkualitas, (13) penaganan perubahan iklim (14) ekosistem laut, (15) ekosistem daratan (16) perdamaian,keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pembangunan berkelanjutan ini memang di agendakan selesai di tahun 2030, namun pembangunan berkelanjutan ini sudah selayaknya di kerjakan dengan serius mulai dari sekarang, di Indonesia sendiri penulis beranggapan pemerintah dalam tahap keseriusan dalam kesepakatan pembangunan berkelanjutan tersebut. Memang tidak dapat di pungkiri pembangunan dari tiap sisi yang di inginkan belum merata di setiap wilayah Indonesia contohnya seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tapi memang pembangunan berkelanjutan  itu sudah diupayakan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

Pemindahan ibu kota layak dihubungkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ini, karena pemindahan ibu kota ini memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan sosial,politik dan ekonomi bangsa Indonesia. Selain biayanya yang jumlahnya sangat luar biasa banyak negara kita masih memiliki banyak hutang dan kondisi ekonomi juga tidak dalam baik-baik saja. Atas dasar inilah penulis bertanya-tanya apakah  kebijakan pemindahan ibu kota relevan dengan dengan pembangunan berkelanjutan atau yang di kenal dengan singkatan SDGs. Di satu sisi penulis terpengaruh kepada argumentasi masyarakat yang pro terhadap kebijakan ini yaitu pemindahan ibu kota akan menghadirkan pembangunan yang merata, jikalau memang kebijakan ini tepat sasaran maka penulis setuju dengan pemindahan ibu kota. Namun ada juga pertimbangan lain dari kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota, apakah bukan lebih baik jika kita melakukan pemerataan pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi lebih dulu?.

Perlunya Diskusi yang Konstruktif

Penulis sebagai generasi millenial juga layak mendiskusikan kebijakan pemerintah ini di ruang publik walaupun mungkin argumentasi kami terlalu mentah dalam menyikapi isu pemindahan ibu kota ini. Karena kebijakan ini akan rampung dalam tenggang waktu kurang lebih 10 tahun dan ini merupakan bukan waktu yang singkat dan mungkin pengaruhnya akan diterima baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat mengiginkan pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam eksekusi aktualisasi kebijakan ini supaya masyarakat tidak menyimpulkan tanpa landasan efek dari pemindahan ibu kota

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang nyata, bagaimana supaya kebijakan itu nyata tergantung dari pelaksanaan ide tersebut. Jangan sampai kebijakan menimbulkan disintegrasi antar bangsa karena perbedaan pendapat, sebagai penulis saya juga sangat berharap kepada pemerintah supaya pemindahan ibu kota ini dapat di relevansikan dengan pembangunan berkelanjutan. Supaya pembangunan di Indonesia tidak hanya berapa pada pembangunan fisiknya saja tapi pembangunan non fisiknya juga seharusnya tidak luput dari perhatian pemerintah. Harapannya kebijakan pemerintah jauh dari istilah “jauh panggang dari api”



Penulis: Penulis adalah mahasiswa fakultas ilmu sosial ilmu politik Universitas Jambi
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments