Rabu, 18 September 2019

KPK Pantau Pengisian Jabatan Pemprov Jambi, Headline Harian Pagi Metrojambi Edisi Selasa, 27 Agustus 2019

A Haris: Jangan Terulang Lagi

Selasa, 27 Agustus 2019 | 10:38:26 WIB


/

JAMBI – Pengisian jabatan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi ternyata menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, KPK dengan tegas mengingatkan jangan sampai Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terulang di Provinsi Jambi.

Pernyataan KPK itu disampaikan Wakil Koordinator Wilayah II Sumatera Satgas Korsupgah KPK, Abdul Haris. Ini disampaikannya menyikapi rencana Gubernur Jambi, H Fachrori Umar dalam waktu dekat ini akan melakukan assessment uji kesesuaian (Jobfit) bagi pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk diseleksi dan di rolling.

Seperti yang disampaikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, dari 49 pejabat eselon II di lingkup Pemprov Jambi ada 39 orang yang sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk di Jobfit.

Karena itu, KPK meminta kepada Gubernur Jambi jangan adanya jual beli jabatan dan mengingatkan pengalaman cukup menjadi pelajaran.

"Pak Gubernur dengan kami sudah komitmen prinsipnya tidak ada jual beli jabatan, tidak ada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Jadi tentunya kita kawal dan kita monitor terus," ungkapnya di Kantor Gubernur usai acara optimalisasi pajak, Senin (26/8/19).

Baca selengkapnya di Harian Pagi Metrojambi


Penulis: rna
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments