Selasa, 31 Maret 2020

Jangan Ada Lagi OTT, Mulailah dengan Niat Bersih


Senin, 09 September 2019 | 08:27:07 WIB


Gedung DPRD Provinsi Jambi
Gedung DPRD Provinsi Jambi / Istimewa

JAMBI – 55 anggota DPRD Provinsi Jambi terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu, akan diambil sumpah dan janjinya hari ini, Senin (9/9/2019). Sebagai wakil rakyat, tentu banyak harapan yang digantungkan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi untuk lima tahun ke depan.

Apalagi, pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota dewan periode lalu, tentunya berdampak pada ketidakpercayaan rakat terhadap wakilnya di parlemen. Sehingga tidak sedikit yang berharap, anggota dewan periode 2019-2024 ini lebih baik dari sebelumnya.

Prof. Dr. Bahder Johon Nasutin, SH, MH, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jambi (Unja) mengatakan, anggota DPRD Provinsi Jambi yang dilantik hari ini harus memulai kerjanya dari niat, bahwa mereka menyadari bahwa mereka adalah wakil rakyat.

Oleh karena itu, kata dia, anggota dewan ini harus memperjuangkan kepentingan rakyat. “Kemudian, mereka harus bercermin dari anggota dewan sebelumnya, walaupun sebagian mereka ada yang ikut dilantik. Tapi mereka harus memperjuangkan kepentingan rakyat, jangan banyak modoratnya dari pada manfaatnya. Itu niat pertama yang harus mereka tanamkan,” kata Bahder.

Kedua, pekerjaan pertama yang harus dilakukan oleh anggota dewan ini dalam sebulan ini adalah turun ke bawah menyerap aspirasi ke masyarakat. “Jadi jangan pikirkan dulu bagaimana ke Bali, bagaimana ke Lombok dan segala macamnya, mereka harus menyerap aspirasi dulu ke masyarakat,” tegasnya.

Apalagi saat ini, beberapa daerah di Indonesia termasuk Jambi dilanda musibah, seperti kekeringan, kebakaran dan asap. Karena itu implikasi dengan berbagai usaha, lingkungan dan kesehatan. “Jadi harus menerima keluhan dari masyarakat dan kemudian dicarikan solusinya,” ungkapnya.

Selain itu, sebagai masyarakat Jambi dia juga meminta ke depan anggota DPRD Provinsi Jambi lebih transparan, dan menjalin komunikasi dengan harmonis dengan pemerintah, supaya anggaran per tahun berjalan realistis, ideal dan bisa dilaksanakan.

“Legislatif yang ke depan ini harus lebih banyak manfaatnya. Dan untuk selanjutnya juga jangan ada lagi kasus OTT di Jambi, jangan ada dusta diantara kita, harus transparan,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bahren Nurdin, salah seorang akademisi di Jambi. Dikatakannya, sebagai anggota dewan yang baru pertama yang harus dilakukan ada mengevaluasi kinerja pemerintah.

“Artinya kembali mengkritisi bagaimana Jambi Tuntas ini, karena bagaimana pun ini menyambung kerja DPRD sebelumnya,” katanya.

Selain itu, kata dia, anggota dewan harus peka dengan persoalan masyarakat di bawah, dengarkan aspirasi masyarakat, kemudian dijadikan program pemerintah untuk dilaksanakan.

“Jadi  harus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah dan menanyakan program Jambi Tuntas ini, kira-kira sudah sampai dimana, jadi setelah dilantik jangan langsung duduk,” ujarnya.

Dia juga berharap, anggota dewan ke depan harus transparansi, bagaimana program-program pemerintah itu bisa diakses oleh siapa saja. Ini untuk menghindari supaya tidak terjadi deal-dealan disitu. “Jadi penganggaran harus transparan, harus terbuka, ini supaya tidak terjadi kongkalikong,” harapnya.

Selanjutnya, dia berharap anggota DPR itu tidak boleh punya perusahan, apapun bentuknya, termasuk dengan nama anak atau istri. “Itu juga untuk menghindari kejadian OTT-OTT, dan itu harus dihindari,” tandasnya.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments