Rabu, 18 September 2019

Hadapi Pilkada 2020, KPU Teken MoU dengan Kejari Batanghari


Rabu, 11 September 2019 | 21:08:46 WIB


Ketua KPU Batanghari A Kadir bersama Kajari Batanghari Mia Banulita saat menunjukkan dokumen MoU yang ditandatangani
Ketua KPU Batanghari A Kadir bersama Kajari Batanghari Mia Banulita saat menunjukkan dokumen MoU yang ditandatangani / metrojambi.com

MUARABULIAN – Dalam rangka menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Kepala (Pilkada) serentak 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batanghari dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batanghari menjalin kerjasama terkait bantuan hukum.

Kerjasama tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua KPU Batanghari Abdul Kadir dan Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari Mia Banulita, Rabu (11/9/2019).

Ketua KPU Kabupaten Batanghari Abdul Kadir mengatakan, tujuan dari penandatanganan MoU dengan Kejari Batanghari ini adalah untuk membantu KPU dalam menangani jika ada persoalan hukum.

“Bantuan hukum ini seperti ketika ada gugutan baik itu ketika PTUN, Bawaslu mapun MK ataupun Kita dalam melaksanakan aturan,” kata A Kadir usai penandatanganan MoU di kantor KPU Batanghari.

Selain bisa membantu menangani persoalan hukum, menurut Kadir, MoU ini sangat berguna sekali untuk KPUD Batanghari, terutama dalam hal konsultasi terkait dengan undang-undang yang masih abu-abu atau pun multi tafsir.

“Yang mana jika ada persoalan tersebut Kita bisa minta pertimbangan dengan kejaksaan. Seperti juga Kita tahu, Selain Pilgub, khusus Kabupaten Batanghari juga akan melaksanakan Pilbup” ujarnya.

Sementara itu, Kajari Batanghari Mia Bunalita  menerangkan, ruang lingkup MoU yang dilakukan terkait dengan pemberian bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

"Jadi sederhana Kita seperti pengacara, cuma bedanya di sini Kita jaksa pengacara negara. Makanya dibatasi, yang dapat Kita berikan bantuan hukum hanya kementerian, lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD. Tentunya itu berdasarkan permohonan dari bersangkutan," ungkap Mia.

Mia menyebutkan, Kejari Batanghari telah mempersiapkan tim khusus untuk membantu memberikan bantuan hukum terhadap KPUD Batanghari.

"Tim yang kita siapkan terdiri dari, bidang perdata dan tata usaha negara. Termasuk di sini sengketa Pilkada, apabila gugatan dari pihak ketiga, Kami bisa mendampingi. Dan apabila juga ada kekosongan hukum atau penerapan undang yang multi tafsir bisa diminta pertimbangan dengan Kami," katanya.

Penandatanganan dalam bidang hukum turut disaksikan Kapolres Batanghari AKBP Moh Santoso, kasi-kasi Kejari Kabupaten Batanghari dan Komisioner KPUD Kabupaten Batanghari lainnya.


Penulis: Chy
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments