Selasa, 22 Oktober 2019

14 Desa di Jambi Masih Tertinggal


Kamis, 12 September 2019 | 16:31:10 WIB


Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi, Luthpiah
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi, Luthpiah / Rina/Metrojambi.com

JAMBI - Dari 1.399 desa yang ada di Provinsi Jambi, 14 desa diantaranya masih tertinggal. Hal ini dikarenakan tidak maksimalnya pengelolaan dana desa yang rata-rata mencapai Rp 800 juta per desa, dengan total bantuan dari pusat sebesar Rp 1,04 triliun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi Luthpiah menyampaikan, dari 14 desa yang masih tertinggal tersebut 7 diantaranya berada di Kabupaten Merangin. Kemudian masing-masing 2 desa di Batanghari, Muaro Jambi, dan Sarolangun, sert1 1 desa di Kerinci.

"Akan terus kita dorong. Setidak-tidaknya nanti menjadi desa berkembang," ujar Luthpiah, Kamis (12/9/2019).

Untuk pengelolaan Dana Desa tahun ini, Luthpiah menyebut fokus pada 4 program prioritas, yakni pembangunan kawasan perdesaan, embung, BUMDes, dan Sarana olahraga desa. Untuk penyaluran Dana Desa di Provinsi Jambi, Lutfiah menyebut sudah 80 persen.

"Kita termasuk yang terbaik dalam penyerapan anggaran dana desa," bebernya.

Luthpiah menjelaskan, support melalui dana desa itu, sudah banyak yang dapat dilihat perkembangannya di desa-desa. "Wajah desa kini sudah berubah dengan adanya dana desa ini. Yang mungkin dulunya kumuh, lembaga pendidikan untuk anak usia dini mungkin dulunya cuma ada 1 sekarang bisa ada dua, begitu juga dengan Polindes nya," katanya.

Luthpiah pun menginginkan dengan dana desa, kedepan bukan hanya insfrastruktur saja. Namun yang perlu didorong yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat desanya. "Karena apabila mereka sudah punya pendapatan sendiri itu juga akan meningkatkan derajat hidup mereka," terangnya.

Sedangkan untuk BUMDes sendiri, Luthpiah mengatakan, hingga saat ini baru mencapai 1.064 BUMDes. Hanya ada 404 BUMDes yang berjalan. Dan ada 7 BUMDes yang mandiri serta bagus pengelolaannya."Tahun kemarin 2 BUMDes kita masuk kategori nominasi juara 1 dan 2 tingkat nasional," tuturnya.

Apabila tahun ini dana desa di Provinsi Jambi sebesar Rp 1,04 triliun, maka Luthpiah menyampaikan untuk tahun 2020 nanti naik menjadi Rp 1,4 Triliun. "Kita kan dana desa se-Indonesia itu naiknya jadi Rp 70 triliun, dan dibagi-bagilah itu," ungkapnya.

Ditanyakan, berapa jumlah yang terjaring dalam kasus penyelewenangan dana desa di Jambi sendiri, Luthpiah menyebut sekitar 10 persen. "Setiap kabupaten pasti ada (kasus, red). Kita juga sudah ada MoU dengan pihak aparat penegak hukum dan kejaksaan untuk hal ini," katanya.

Sedangkan upaya untuk meminimalisirnya, kata Luthpiah, semua yang terlibat dalam hal ini harus sama-sama memiliki komitmen mengawal itu. "Mulai dari Kecamatannya. Sebab dulu Camat merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana desa. Jadi mulai awal tahun lalu Camat selalu dilibatkan supaya tahu seperti apa mekanismenya," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments