Sabtu, 19 Oktober 2019

Kades di Merangin Diminta Kembalikan Kerugian Negara


Minggu, 15 September 2019 | 23:09:53 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

BANGKO – Inspektorat Kabupaten Merangin tengah menangani tujuh kasus penyalahgunaan dana desa (DD). Kasus ini merupakan limpahan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Merangin.

Hal ini dikatakan Kepala Inspektur, Hatam Tafsir. Dikatakan Hatam, dari hasil audit ada yang telah putuskan dan ada juga yang masih dalam proses.

"Hasil audit, terdapat kesalahan administrasi, namun berdampak terhadap kerugian dana desa, rekomendasi kita sudah kita minta kembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan," ujarnya, Minggu (15/9/2019).

"Temuan itu seperti kekurangan fisik, tidak mungkin kita menyuruh mereka memperbaiki fisiknya karena kegiatannya sudah berakhir, maka kita hitung berapa kekurangan fisik lalu kita perintahkan mengembalikan kerugian itu," tambahnya.

Saat ditanya desa mana saja yang sudah diminta mengembalikan kerugian negara, Hatam Tafsir belum bisa menyampaikannya. "Kalau nama-nama saya lupa. Datang saja ke kantor, karena saya sedang ada kegiatan diluar kota," katanya.

Dirinya juga mengatakan, tidak hanya kasus yang dilimpahkan oleh penegak hukum, tapi temuan itu berdasarkan hasil audit yang rutin dilakukan inspektorat Merangin.

Saat ini audit dilakukan dengan sistem manajemen resikol, karena desa di Merangin sebanyak 205 Desa, maka tidak memungkinkan semua desa selesai di audit, maka diambil sampel yang memenuhi kriteria.

Kriteria yang diutamakan Pertama adalah desa yang kepala Desa nya baru dilantik, semua perangkat desa biasanya dirombak dan bahkan diganti semuanya.

Kedua adalah kepala desa yang akan mengakhiri jabatan, biasanya kepala Desa itu tidak serius lagi bekerja. Ketiga adalah Desa yang banyak mendapat sorotan dari Masyarakat, baik kinerja maupun pengadaan segala macamnya.

Keempat adalah Desa terisolir yang jauh dari jangkauan pengawasan, baik jauh secara letak ataupun dekat namun terisolir. Dan Kelima adalah Desa yang sudah tiga tahun tidak pernah di audit.

Semua itu adalah proses audit yang dilakukan secara umum, namun ada pengecualian jika ada pengaduan dari masyarakat atau limpahan dari aparat penegak hukum.

"Saat ini ada tiga kecamatan yang sedang kita audit desanya. Untuk kasus limpahan atau pengaduan masyarakat, Itu akan kita audit, tapi kita pelajari dulu pengaduannya sejauh mana dampaknya terhadap permasalahan desa," pungkasnya.


Penulis: Andi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments