Kamis, 21 Januari 2021

Bahas Penanganan Karhutla, DPRD Provinsi Kumpulkan Penggiat Lingkungan


Senin, 16 September 2019 | 22:13:04 WIB


/ metrojambi.com

JAMBI - Persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta asap sudah menjadi bencana setiap tahunnya. Oleh karenanya, DPRD Provinsi Jambi Senin (16/9/2019) mengundang sejumlah pihak di luar pemerintahan untuk membahas persoalan asap di Provinsi Jambi.

Diantaranya KKI Warsi, Walhi, Mitra Aksi Jambi, serta sejumlah pihak yang concern terhadap persoalan Karhutla di Provinsi Jambi.

Pertemuan DPRD bersama pegiat lingkungan di ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi tersebut dipimpin langsung Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto beserta Wakil Ketua Sementara, Rocky Candra dan dihadiri puluhan anggota DPRD.

Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, seusai pertemuan mengatakan, persoalan asap ini kian serius. Pihaknya tidak ingin pihak-pihak terkait hanya berbicara di ruang publik tanpa ada solusi.  

"Harus ada solusi. Kita sama-sama diskusi. Kita minta juga data berapa banyak lahan yang terbakar. Kemudian apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesimpulan berupa solusi, karena akan ada pertemuan lanjutan berikutnya. Edi mengatakan, Rabu (18/9/2019) nanti, pihaknya akan memanggil instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan pihak terkait lainnya sebagai pemangku kebijakan.

"Selain pihak pemerintah, kita juga akan mengundang pihak-pihak korporasi yang lahannya terbakar," katanya.

Pihak korporasi sendiri akan dimintai pertanggung jawaban, apakah Perda nomor 2 tahun 2016 mengenai penanggulangan Karhutla yang juga sudah diturunkan Peraturan Gubernur (Pergub) nya, apakah pihak korporasi sudah menjalankan atau belum.

"Hari ini kita tidak bisa menunjuk siapa yang salah. Memang solusi terbaiknya adalah hujan. Tapi tidak mudah untuk membuat hujan. Butuh biaya yang besar juga," jelasnya.

Sementara untuk perusahaan yang lahannya tidak ikut terbakar, diminta untuk tidak hanya memedulikan lahannya saja. Namun juga ikut terlihat membantu memadamkan api di lahan sekitar perusahaan, meskipun bukan milik perusahaan. "Misalnya membantu alat berat, meskipun bukan lahan milik perusahaan," tuturnya.

Edi menyebut, dalam pertemuan itu, nantinya juga dibahas mengenai standar keamanan petugas yang memadamkan api di lapangan. Baik itu perlengkapan pemadaman dan keselamatan diri, maupun vitamin untuk mereka di lapangan. Jangan sampai stamina petugas di lapangan malah menurun."Jangan sampai ketika api padam, mereka juga malah tumbang," katanya.  

Edi mengatakan saat ini tidak bisa menyalah si A atau si B. Namun yang terpenting adalah jangka pendek, bagaimana memadamkan api kebakaran lahan dan hutan agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. "Sebab itu kita harus bekerja cepat berdiskusi dan ada solusi, untuk pertama jangka pendek. Kita juga minta perusahaan yang lahannya tidak terbakar untuk juga membantu memadamkan api di lahan masyarakat atau perusahaan lain baik dengan mengirimkan alat pemadaman atau lain sebagainya," ujarnya.

Selain itu, kata Edi, pemerintah harusnya tidak hanya meliburkan sekolah saja. Tapi juga pekerja perusahaan terutama yang lahannya terbakar dan pekerja dikerahkan untuk memadamkan api.  

Adapun rekomendasi jangka pendek dalam pertemuan DPRD dan pegiat lingkungan itu, diantaranya mengaktifkan kembali papan indeks kualitas udara di Provinsi Jambi, meninjau korban asap di rumah sakit yang terkena dampak Karhutla serta menyiapkan rumah aman khusus bagi bayi, lansia dan ibu hamil.

Kemudian mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) dan DPRD Provinsi Jambi mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk berperan aktif dan bersikap tegas dalam hal penanganan Karhutla.

Sedangkan rekomendasi jangka panjang diantaranya DPRD Provinsi Jambi mendorong Pemerintah Provinsi untuk dapat segera menerbitkan Pergub tentang Pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2016 dan Perda tentang Tata Kelola Lahan Gambut, mendorong penguatan dari sisi anggaran untuk penanganan Karhutla dan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membuka hambatan regulasi dan persoalan kewenangan khususnya dalam penanganan Kahutla di Jambi.

Kemudian mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi terhadap izin konsesi perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk dapat membangun kerja sama dengan perusahaan dalam pengelolaan CSR khususnya dalam penanganan karhutla di Jambi.

Selain itu, persoalan Badan Restorasi Gambut (BRG) juga menjadi pembahasan di dalam pertemuan tersebut. Dimana sejumlah pihak menilai bahwa petugas BRG di lapangan tidak lebih hebat dari Masyarakat Peduli Api. Hal ini menurutnya akan menjadi bahan evaluasi."Kalau memang tidak bisa, lebih baik bubarkan saja," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments