Selasa, 15 Oktober 2019

Gelar Aksi, Walhi dan Mahasiswa Minta Perusahaan yang Lahan Konsensinya Terbakar Disanksi


Selasa, 17 September 2019 | 10:35:15 WIB


Walhi Jambi bersama puluhan mahasiswa Universitas Jambi (Unja) menggelar aksi di perempatan kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi.
Walhi Jambi bersama puluhan mahasiswa Universitas Jambi (Unja) menggelar aksi di perempatan kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi. / Rina/Metrojambi.com

JAMBI - Walhi Jambi bersama puluhan mahasiswa Universitas Jambi (Unja) yang tergabung dalam aliansi peduli Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan kabut asap Jambi, Selasa (17/9/2019) pagi, menggelar aksi di perempatan kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi.

Aksi tersebut terkait Karhutla yang menimpa Jambi. Dimana berdasarkan data dari penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Jambi pada tahun 2019 ini, setidaknya ada 38 perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar.

Sejumlah perusahaan tersebut, disinyalir tidak melakukan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016, dengan melakukan skema pengeringan lahan dan menyebabkan terjadinya peristiwa Karhutla di wilayah konsesinya.

Koordinator aksi Ardy Irawan mengatakan, pihaknya mendesak Gubernur Jambi selaku kepala daerah untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan-perusahaan dalam upaya melaksanakan penaggulangan bencana kebakara. Terutama berkaitan dengan kewajiban perusahaan yang harus memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mencegah adanya kebakaran hutan.

"Kemudian mendesak Gubernur Jambi untuk rekomedasi kepada pihak berwenang (yang memberikan izin) untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar," tuturnya.

Selain mendesak Gubernur Jambi, aliansi peduli Karhutla dan kabut asap Jambi memandang dibutuhkannya upaya penegakan hukum secara cepat dan terbuka. Kemudian, demi memaksimalkan upaya penegakan hukum, pihak kepolisian bisa menggunakan pendekatan pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya Karhutla dan lahan diareal konsesinya.

"Kami juga menagih komitmen Presiden Joko Widodo pada rapat kerja Nasional Karhutla pada 06 Agustus 2019 di Istana negara RI tentang pencegahan dan pengendalian Karhutla. Sebab seperti yang kita lihat Jambi sudah tak seindah dulu," kata Ardy.

Selain berorasi, mereka tampak membagikan masker kepada para masyarakat dan  pengendara di sudut persimpangan lampu merah BI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju kantor Gubernur.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments