Minggu, 15 Desember 2019

Disdikbud Sarolangun Gandeng Kejaksaan, Pantau Pembangunan Sarpras Dari DAK


Selasa, 17 September 2019 | 16:23:11 WIB


Disdikbud Kabupaten Sarolangun melakukan MoU dengan Kejari Sarolangun
Disdikbud Kabupaten Sarolangun melakukan MoU dengan Kejari Sarolangun / Luncai Hendri/ Metrojambi.com

SAROLANGUN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sarolangun, melakukan perjanjian kerja sama (MoU. Red) dengan Kejaksaan Negeri Sarolangun, dalam rangka mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Kepala Dinas Dikbud Helmi, SH, MH, mengatakan, dengan adanya Mou tersebut diharapkan para kepala sekolah, guru dan Komite sekolah agar lebih berani dalam bersikap pada saat melakukan pembangunan sarana prasarana sekolah dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat pada tahun 2019 ini.

“Dengan adanya MoU ini, kami harapkan kepala sekolah, guru, maupun Komite unsur masyarakat untuk lebih berani bersikap, asalkan sesuai dilaksanakan dengan RAB, Juknis, tidak lari dari hal-hal yang miring. Ini akan kita dorong, seperti kita tahu saat ini, kita bekerja benar saja ada saja salahnya,” katanya, Selasa (17/9/2019).

Ia juga mengatakan tahun 2019 ini setidaknya ada 192 paket pembangunan sarpras sekolah dari DAK tersebut, sehingga diharapkan ketika ada pengaduan atau pengawasan dari berbagai pihak, agar para penyelenggara pembangunan sarpras tersebut tidak perlu merasa khawatir karena dalam hal ini bisa melakukan konsultasi dengan aparat penegak hukum yang kompeten yakni Kejari Sarolangun.

“Kita bisa melaksanakan koordinasi, konsultasi dan konfirmasi karena terkait dengan pelaksanaan MoU ini, dukungan dari aparat penegak hukum supaya ujung tombak kami, pelaku kebijakan di lapangan dalam hal ini kepala sekolah, tata usaha dia lebih fokus melaksanakan tugas dan fungsinya,” jelasnya.

Ia menyebutkan pendampingan hukum ini seperti pembangunan sarana prasarana sekolah dari anggaran DAK tahun 2019 ini seperti pembangunan rehab kelas, jamban, dan ruang kelas belajar (RKB). Dimana pembangunan sarpras tersebut dilakukan swa kelola antara pihak sekolah, panitia dan unsur masyarakat dalam hal ini Komite sekolah.

“Supaya bisa aman, kemudian dengan pemantauan yang terbatas dengan kepala sekolah dan guru, bisa untuk didampingi oleh kejari Sarolangun dan perdata serta tun, itu tujuannya. Kita mengambil sikap dan langkah, karena riak gelombang biasalah siapa saja bisa mengawasi, jadi bisa mendapatkan bantuan hukum bagi kepala sekolah dan guru dari kejari Sarolangun ketika ada pengaduan dan laporan,” ungkap Helmi.

Selain itu, Helmi juga mengucapkan terima kasih kepada Kajari Sarolangun beserta jajarannya yang telah menyambut dengan baik kerja sama ini, sehingga diharapkan nanti ada sinergitas antara dinas pendidikan dan kajari Sarolangun dalam melaksanakan meningkatkan pembangunan dalam program pendidikan.

“Terima kasih kepada bapak Kejari dan jajarannya yang telah membuka kran, bersinergi dalam melaksanakan program pembangunan, ini terobosan baru kita tahu selama ini para guru dan pelaksana pembangunan sarpras ini agak khawatir dan takut datang ke Kejari, tapi setelah penjelasan kemarin seharusnya memang mereka datang,” ucapnya.

Meski demikian ia tetap meminta agar pihak sekolah untuk melaksanakan pembangunan sarpras tersebut sesuai dengan petunjuk teknis serta aturan yang ada, sehingga selain akan mendapatkan pendampingan dari lembaga yang berkompeten, para pihak sekolah juga diharapkan lebih percaya diri dalam mengatasi setiap permasalahan.

“Lakukan sesuai juknisnya, pembangunan ini berdasarkan data dapodik dalam aplikasi krisna Kementrian pendidikan. Sebelumnya ada TP4D, tapi untuk MoU dengan Perdata dan Tata Usaha Negara ini baru ini pertama kali, supaya jangan salah langkah dalam melaksanakan tugas terutama bagian fisik,” tegasnya.


Penulis: Luncai Hendri
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments