Rabu, 5 Agustus 2020

Belum Laporkan Realisasi, Sejumlah Desa di Sarolangun Terancam Tak Bisa Cairkan DD


Rabu, 18 September 2019 | 21:47:27 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

SAROLANGUN - Pencairan Dana Desa (DD) di Kabupaten Sarolangun saat ini sudah selesai dilakukan tahap I dan tahap II. Kini, pencairan DD akan memasuki tahap III.

Untuk tahap III ini, sedikitnya ada 18 desa dari 149 desa di Kabupaten Sarolangun terancam tidak bisa melakukan pencairan DD. Pasalnya, sejumlah desa dari 9 kecamatan tersebut, belum melaporkan realisasi penyerapan minimal 75 persen dan capaian output minimal 50 persen dari anggaran dana desa tahap I dan tahap II.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sarolangun Mulyadi, melalui Kabid Kekayaan Desa, Kaprawi BM, membenarkan hal tersebut. Diakuinya hingga saat ini, yang baru dapat diproses pencairan dana desa tahap ketiga yakni 131 desa.

Pencairan dana desa tahap ketiga tahun 2019 ini sebanyak 40 persen dari total anggaran dana desa sebesar Rp 128.709.843.000. Pencairan dana desa tahap ketiga ini yaitu sebesar Rp 51.483.937.200.

“Direncanakan 25 September 131 desa yang akan dicairkan, dan sudah dilakukan laporan konsolidasi yang ditandatangani oleh bupati, kemudian diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Bangko, baru di transfer ke rekening khas daerah, dan dapat kita proses. Sementara ada 18 desa yang belum dapat diproses,” kata Kaprawi, Rabu (18/9/2019).

Ke 18 desa tersebut, diantaranya Kecamatan Batang Asai yakni Desa Batu Emang, Kecamatan Limun yakni Desa Mersip, Desa Temalang, Desa Muara Limun. Kecamatan Sarolangun yakni Desa Ladang Panjang dan Desa Baru, Kecamatan Pelawan yakni Desa Pelawan, Desa Bukit dan Desa Pasar Pelawan dan Kecamatan Mandiangin yakni Desa Sungai Butang.

Kemudian di Kecamatan Air Hitam yakni Desa Lubuk Jering, Desa Jernih dan Desa Baru. Kecamatan Bathin VIII yakni Desa Suka Jadi. Kecamatan Singkut yakni Desa Bukit Tigo, Desa Bukit Bumi Raya dan Desa Argo Sari dan Kecamatan CNG yakni Desa Pemuncak.

“18 desa ini bakal cair di akhir November jika sudah melaporkan minimal realisasi keuangan 75 persen dan capaian output 50 persen,” sebutnya.

Ia menegaskan, tidak disampaikannya realisasi keuangan dan capaian output belasan desa tersebut terkendala karena masa transisi dari pejabat kepala desa definitif kepada pejabat sementara.

“Diberikan kesempatan untuk menyampaikan realisasi tahap I dan II sampai awal November 2019, lewat dari itu tidak dapat dicairkan untuk tahap ketiga ini. Syarat pencairan harus menyampaikan laporan realisasi keuangan 75 persen dan capaian output 50 persen,” tegasnya.

Jika desa tidak melakukan pencairan dana desa tahap ketiga ini, lanjutnya sesuai dengan petunjuk teknisnya maka akan dilakukan pengurangan dana desa tahun 2020 mendatang sebesar dana yang tidak dicairkan. Misalkan tahap ketiga tahun 2019 ini masing-masing desa akan mencairkan lebih kurang Rp 300 juta, maka jika tidak dicairkan maka desa yang bersangkutan dana desa tahun 2020 mendatang akan dikurangi sebesar Rp 300 juta.

“Kemudian laporan konsolidasi realisasi dan capaian output paling lambat akan disampaikan pada pertengahan November yang ditandatangani oleh Bupati Sarolangun. Untuk bisa cair bulan November paling awal minggu November penyampaian laporan realisasi,” pungkasnya.


Penulis: Luncai Hendri
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments