Rabu, 29 Januari 2020

Bawaslu Sungai Penuh Tolak Tandatangani NPHD


Selasa, 01 Oktober 2019 | 21:50:29 WIB


Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Jumiral Lestari
Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Jumiral Lestari / metrojambi.com

JAMBI - Tidak hanya Bawaslu Provinsi, minimnya anggara juga dirasakan oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh. Dimana untuk Pilkada 2020, anggaran Bawaslu Sungai Penuh hanya dipatok di angka Rp 2 miliar.

Sebelumnya, Bawaslu Sungai Penuh mengajukan anggaran sebesar Rp 7 miliar. Setelah melalui proses di Kesbangpol, turun di angka Rp 5 miliar. Namun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipatok hanya sebesar Rp 2 miliar.  

“Jadi anggaran 2 miliar ini jauh sekali,” ujar Ketua Bawaslu Sungai Penuh Jumiral Lestari, Selasa (1/10/2019).

Jika anggaran Rp 2 miliar ini direalisasikan oleh Pemkot Sungai Penuh untuk pengawasan Pilwako, Jumiral mengatakan tidak memungkinkan. “Kalau Pemkot tetap bertahan 2 miliar, ya kami menolak menantangani NPHD,” tegasnya.

Jumiral juga mengatakan jika pihaknya tidak mengetahui dasar Pemkot Sungai Penuh sehingga menentukan anggaran sebesar Rp  miliar. “Kalau mengacu ke Pilkada 2015, ini tidak masuk nalar, dan tidak bisa dikira-kira seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, Jumiral juga menyayangkan pernyataan salah seorang pejabat Pemkot Sungai Penuh yang menyatakan tanpa pengawasan Pilkada pun bisa berjalan. Menurut Jumiral, pernyataan ini sesuatu yang tidak etis.

“Ini sangat tidak etis, karena Bawaslu dibentuk dengan Undang-Undang,” tegasnya.

 Oleh karena itu, tambah Jumiral, jika anggaran itu tetap 2 miliar maka pihaknya mempertimbangkan untuk merekomendasikan untuk penundaan Pilwako. “Ya, bisa saja kita rekomendasikan penundaan,” tandasnya.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments