Sabtu, 7 Desember 2019

Sejumlah Mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi Disebut Dalam Dakwaan Asiang


Kamis, 03 Oktober 2019 | 13:46:21 WIB


Asiang, terdakwa kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018, hari ini, Kamis (3/10/2019), menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jambi
Asiang, terdakwa kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018, hari ini, Kamis (3/10/2019), menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jambi / metrojambi.com

JAMBI - Pengusaha Joe Fandy Yoesman alias Asiang, terdakwa kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018, hari ini, Kamis (3/10/2019), menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jambi.

Sidang hari ini mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat dakwaannya, jaksa KPK mendakwa Asing dengan dakwaan alternatif.

Pertama, Asiang didakwa dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, Asiang didakwa pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam surat dakwaan Asiang, jaksa KPK juga menyebut nama sejumlah mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

Nama-nama yang disebut yakni Sufardi Nurzain, M. Juber, Tartiniah, Ismet Kahar, Gusrizal, Mayloeddin, Elhelwi, Cek Man, Abdul Salam Haji Daud, Kusnindar, Djamaludin, Muhammaf Isroni, Tajuddin Hasan, Parlagutan Nasution, Hasan Ibrahim, Mauli, Syopian, dan Supriyono.

Jaksa KPK menyatakan Asiang melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang Rp 5 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

Adapun tujuan pemberian uang tersebut agar anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 menyetujui RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 menjadi APBD.

"Di dalam (RAPBD, red)-nya terdapat anggaran proyek Dinas PUPR Provinsi Jambi yang diharapkan dapat dikerjakan oleh perusahaan terdakwa," ujar jaksa KPK.


Penulis: Ikbal Ferdiyal
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments