Senin, 9 Desember 2019

Jaksa KPK Sebut Zumi Zola Pernah Minta Uang ke Asiang Melalui Apif dan Dody


Kamis, 03 Oktober 2019 | 14:53:59 WIB


Asiang, terdakwa kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018, hari ini, Kamis (3/10/2019), menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jambi
Asiang, terdakwa kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018, hari ini, Kamis (3/10/2019), menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jambi / metrojambi.com

JAMBI - Tidak hanya anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap mantan Gubernur Jambi Zumi Zola juga pernah menerima aliran dana dari pengusaha Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Hal ini diketahui dari surat dakwaan jaksa KPK yang dibacakan dalam sidang kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dengan terdakwa Joe Fandy Yoesman alias Asiang, Kamis (3/10/2019).

Jaksa KPK menyebutkan, permintaan uang kepada Asiang disampaikan melalui Apif Firmansyah selaku orang kepercayaan Zumi Zola dan Dody Irawan yang saat itu menjabat kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi.

"Terdakwa (Asiang, red) sejak tahun 2016 pernah beberapa kali pernah memberikan bantuan berupa uang untuk kepentingan Zumi Zola selaku Gubernur Jambi. Permintaan disampaikan melalui Apif Firmansyah dan Dody Irawan," ungkap jaksa KPK.

Kemudian pada tahun 2017, terdakwa mendapat dua paket pekerjaan proyek pada Dinas PUPR Provinsi Jambi yang dikerjakan oleh PT Sumber Swarnanusa.

Dalam surat dakwaan Asiang, jaksa KPK juga menyebut nama sejumlah mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

Nama-nama yang disebut yakni Sufardi Nurzain, M. Juber, Tartiniah, Ismet Kahar, Gusrizal, Mayloeddin, Elhelwi, Cek Man, Abdul Salam Haji Daud, Kusnindar, Djamaludin, Muhammaf Isroni, Tajuddin Hasan, Parlagutan Nasution, Hasan Ibrahim, Mauli, Syopian, dan Supriyono.

Jaksa KPK menyatakan Asiang melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang Rp 5 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

Adapun tujuan pemberian uang tersebut agar anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 menyetujui RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 menjadi APBD.

"Di dalam (RAPBD, red)-nya terdapat anggaran proyek Dinas PUPR Provinsi Jambi yang diharapkan dapat dikerjakan oleh perusahaan terdakwa," ujar jaksa KPK.


Penulis: Ikbal Ferdiyal
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments