Kamis, 21 November 2019

Bawaslu Tanjabbar Juga Tolak Tandatangani NPHD


Rabu, 02 Oktober 2019 | 22:42:12 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

KUALATUNGKAL – Selain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) juga menolak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dana pengawasan Pilkada tahun 2020, karena dianggap tidak mencukupi dan jauh dari usulan.

Pimpinan Bawaslu Tanjabbar Mon Rezi mengatakan,  anggaran NPHD yang disetujui oleh Pemkab Tanjabbar masih jauh dari kebutuhan atau jumlah yang diusulkan.

"Awalnya kita usulkan 11 miliar lebih, lalu kita kurangi menjadi 9 miliar. Tapi direalisasikan 4 miliar lebih. Jadi kita sepakat untuk menolak menandatangani NPHD," ujarnya, Rabu (2/10/2019).

Mon menyebutkan, Bawaslu Tanjabbar menolak menandatangani NPHD karena dana tidak sesuai atau tidak mencukupi. Dikatakan Mon, arahan dari Mendagri penandatanganan NHPN bagi daerah yang akan melaksanaka Pilkada serentak harus selesai paling lambat hari ini.

"Jika kita tandatangani itu berarti kita setuju dengan anggaran yang ada dan hanya tinggal melaksanakannya saja. Sementara dana tidak mencukupi. Bagaimana kita mau menjalankan kerja, kita juga tidak bisa memaksakan denga. dan yang minim itu," tegas Mon.

Dikatakannya lagi, Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tidak hanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tapi juga Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga Bawaslu Kabupaten juga menunggu kucuran dana sharing dari Bawaslu Provinsi.

"Sementara Bawaslu Provinsi juga mengalami kendala yang sama dengan kita, karena anggaran atau dana sharing masih jauh dari usulan bagaimana mau ngucurkan untuk Bawaslu Kabupaten, dalam arti kata untuk Bawaslu Provinsi saja belum terpenuhi, tentu ada persoalannya," bebernya.

Lebih lanjut Mon mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi. Pada intinya Bawaslu Tanjabbar tetap mempertahankan jumlah yang diusulkan, selain itu Bawaslu Tanjabbar juga menunggu petunjuk dari Bawaslu Provinsi Jambi.

"Untik diketahui, ada lima Kabupaten di Provinsi Jambi yang ikut melaksanakan Pilkada serentak 2020, hanya Kabupaten Bungo yang sudah menandatangani NPHD karena sudah seauai dengan anggaran yang diusulkan. Selebihnya belum yaitu Kabupaten Batanghari, Kota Sungaipenuh, Kabupaten Tanjabbar, dan Tanjabtim, termasuk provinsi juga belum menandatangani dengan alasan yang sama," ungkap Mon.

Ditanya akankah Pilkada dilaksanakan tanpa pengawasan dari Bawaslu? Dikatakan Mon, jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 wewenang Bawaslu memang masih lemah atau belum jelas, sehingga pihaknya juga masih menunggu revisi undang-undang terbaru yang sudah diusulkan untuk memperkuat wewenang Bawaslu dari undang-undang sebelumnya.


Penulis: Solihin
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments