Jumat, 18 Oktober 2019

Gejolak Negeri (Menunggu Partai Revolusioner)


Senin, 07 Oktober 2019 | 11:00:02 WIB


Dio Alif Utama
Dio Alif Utama / istimewa

Oleh : Dio Alif Utama *)

PERGOLAKAN yang terjadi saat inii mengakibatkan stabilitas negara Indonesia terganggu. Demontrasi yang dilakukan mahasiwa di seluruh penjuru negeri menjadi tanda bahwa negeri ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.

Pelemahan KPK dengan adanya Revisi Undang-undang KPK, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan mendorong proses demokrasi di Indonesia, serta negara dianggap melakukan kriminalisasi terhadap aktivis.  

Terjadinya berbagai demontrasi yang begitu luar biasa di setiap kabupaten/kota, di Provinsi dan termasuk di gedung DPR RI. Berbagai tuntutan, berbagai tragedi pun terukir di bulan September.

Tidak adanya partai politik yang sebagai dewa penyelamat di tengah kerumunan massa. Bukankah tugas parpol itu selalu ingin menjadi figur di tengah masyarakat. Hal ini menjadi menarik dibahas dan dianalisis. Menjadi pertanyaan besar ketika semua parpol tidak bersuara ketika negara ini tidak baik-baik saja.

Bentuk Perlawanan

Perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat ini, bukan untuk melakukan makar atau tindakan untuk menghancurkan negara. Bentuk kepedulian mahasiswa itulah yang membuat seluruh kampus dan seluruh mahasiswa turun ke jalan.

Mungkin di satu sisi aksi mahasiwa ini dituding ditunggangi, tapi diilihat dari massa yang kemudian terdiri dari berbagai unsur oraganisasi  tidak lah mungkin untuk ditunggani. Mereka memang tulus dan iklas berjuang untuk kepentingan rakyat.

Ini bukan agenda politik, dilihat dari aktor dan partai politik yang mendukung gerakan mahasiswa, muncul bangunan argumentasi penolakan terhadap politik praktis oleh berbagai mahasiwa. Sehingga hari ini gerakan mahasiswa yang begitu lantang menyuarakan penolakan, jika ada salah satu seruan aksi dari salah satu parpol masa aksinya pun kurang dan kadang boleh di hitung dengan jari, sebaliknya jika deserukan oleh mahasiswa itu sendiri, sudah dipastikan membludaknya masa yang kemudian memenuhi jalanan dan dengan lantang menyuarakan tuntutan.

Gerakan mahasiswa yang terjadi di seluruh indonesia terlihat begitu terstuktur, sistematis, masif dan bar-bar. Dalam teori Datuk Ibrahim Tan Malaka menyatakan defenisi aksi massa, atau yang terkenal sekarang demontrasi ialah  untuk menumbangkan suatu rezim zalim diperlukan massa aksi.

Massa aksinya harus ricuh, harus ada tumbal dan harus anarkis. Kalau cuma aksi tanpa terpenuhinya beberapa unsur yang disebutkan diibaratkan ayam yang dikurung di kandang, cuma bisa berkoar tapi tidak bereaksi.

Namun dalam implentasinya hari ini, demontrasi malah dijadikan sebagai ajang penekan terhadap pemerintah, penolakan regulasi dan kebijakan publik yang dianggap tidak pro terhadap rakyat. Malah ada gerakan demontrasi kemudian menjadi playing victim, seperti aksi bayaran dan tujuannya hanya eksistensi semata.

Poin yang paling ditolak mahasiswa adalah pelemahan lembaga anti rasuah, komisi pemberantasan korupsi (KPK) dengan adanya revisi Undang-Undang KPK. Berbagai cara dilakukan mahasiwa dengan gayanya, parleman yang seharusnya untuk perang mulut dan terdiri dari banyak unsur begitu mudahnya menemukan kata mufakat untuk sebuah masalah yang krusial. Seakan semua anggota DPR menjadi tuli akan suara mahasiwa, cendikiawan dan berbagai guru besar di seluruh universitas. Petisi
bermunculan ibarat angin lalu.

Makin hari makin menjadi perlawanan yang dilakukan mahasiswa, sekarang akan melakukan aksi untuk menuntut Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Ini dianggap sebagai jalan tengah untuk menjaga stabilitas negara karena Perppu yang akan dikeluarkan dapat meredam gerakan mahasiswa yang lebih besar.

Seharusnya ada partai yang revolusioner yang menjalankan tujuan dan pelopor pergerakan di segala tingkat revolusi. Pandangannya lebih jauh dan senantiasa berjuang di barisan depan sekali dan karena itu, ia menyebut “kapal dan jantung” massa yang revolusioner. Kejadian seperti ini mungkin juga terjadi di negara borjuis, bumi putranya kuat tapi tidak diberi kekuasaan (borjuis) oleh si penjajah sehingga mereka dipaksa menjadi revolusioner.

Partai ini ialah gabungan orang yang sama pandang dan tindakannya dalam revolusi. Dan sebaik-baiknya perbuatan revolusioner adalah tiap-tiap anggota bersama, satu dengan lainnya, diputuskan. Untuk menghilangkan suatu suatu perasaan kurang baik dari tiap-tiap anggota partai, mesti pun tiap-tiap anggota orang diberi hak bersuara, mengemukakan keyakinannya dengan seluas-luasnya. (Tan Malaka ).

Bisa saja dari tengah mahasiswa yang kemudian sebagai intelektual, yang akan memunculkan partai revolusionier tanpa ada dari kalangan freemen dan mafia yang kemudian terus berpihak dengan kepentingan individu. Mahasiswa harus menjadi konseptor dan eksekutor yang melahirakan partai revolusioner untuk kepentingan rakyat, oposisi sepanjang masa yang akan melawan parpol yang super power.

Hari ini dengan terganggunya stabilitas negara oleh banyak nya semberaut negeri. Semua partai sepakat dan mengeluarkan kebijakan yang di anggap tidak pro terhadap masyarakat, maka harus muncul mereka berjuang di parlementarisme dan di atas kepentingan rakyat. Menghadapi perjalanan yang lebih panjang sampai masa kemerdekaan sejati, jadi mereka harus lebih giat dan radikal dalam memperjuangkan haknya.


Penulis adalah mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ketua UKM Pengawal Ideolgi Bangsa, Universitas Jambi


Penulis: Dio Alif Utama
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments