Jumat, 18 Oktober 2019

Menyingkap Ilusi Perbaikan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat


Senin, 07 Oktober 2019 | 11:21:23 WIB


Deki R Abdillah
Deki R Abdillah / istimewa

Oleh: Deki.R.Abdillah

SELASA (1/10), 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat masa tugas 2019-2024 dilantik. Sejak saat itu pula, menjadi kewajiban merekalah untuk mulai bekerja menjalankan semua kontrak politik yang telah dibuat dengan konstituennya.

Anggota DPR periode ini mempunyai tugas berat untuk mengembalikan kepercayaan publik yang harus kita akui bersama saat ini sedang tidak dalam posisi baik-baik saja, tapi apakah kemudian kita bisa kembali berharap kepada wakil rakyat ini?

Proses yang sama
Seperti lima atau sepuluh tahun ke belakang, masa awal pelantikan anggota DPR selalu disisipi dengan harapan-harapan masyarakat akan perbaikan kinerja lembaga legislatif ini, tapi apakah kemudian kita yakin untuk berharap akan muncul wakil-wakil rakyat  berintegritas, memiliki kapabilitas dan kapasitas yang baik jika terpilihnya mereka masih melalui proses yang sama.

Rangkaian pemilu kemarin masih terasa jelas bagaimana politik  uang, politik identitas, isu SARA masih menjadi senjata ampuh wakil rakyat ini untuk mendapatkan suara masyarakat. Bagaimana bisa kita berharap sesuatu yang baru, sesuatu yang baik akan terjadi jika proses yang dilalui masih sama dengan sebelumnya? Penulis tidak sedang bersikap pesimistis mengenai kinerja anggota DPR ini lima tahun kedepan, penulis hanya ingin kita bersikap rasional dan jujur terhadap proses demokrasi yang sudah kita lalui bersama sepanjang tahun ini.

Rasanya tidak perlu penulis berpanjang lebar menceritakan kecurangan, carut marut penyelenggaran pemilu 2019 yang lalu baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta bahkan pengawas pesta demokrasi itu sendiri. Logikanya begini, dari sistem dan pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, rahasia, bebas, jujur dan adilpun tidak serta merta memberikan jaminan akan menghasilkan pemimpin yang layak dan berintegritas, apalagi dari sistem dan pelaksanaan yang kacau dan penuh dengan kecurangan.

Seperti pepatah lama mengatakan, tidak ada hal baik yang lahir dari proses yang buruk, begitu pula dengan proses demokrasi kita hari ini. Polarisasi dan perpecahan yang muncul membelah masyarakat harus kita akui disebabkan oleh proses para wakil rakyat ini dalam mencari suara konstituennya. Terlalu jauh rasanya kita mengharapkan etika politik akan muncul dalam proses ini, realitanya adalah kita disuguhkan adegan konflik perebutan kekuasaan tidak demokratis dan dalam proses yang jauh dari konsep demokratis yang sesungguhnya kita harapkan bersama.

Krisis Kepercayaan
Dimulainya masa jabatan baru bagi anggota DPR ini dibarengi dengan krisis kepercayaan dari masyarakat yang sedang memuncak, rangkaian demonstrasi yang telah terjadi dua pekan kebelakang menandakan bukan hanya peringatan, namun juga kemarahan masyarakat akan kinerja lembaga DPR dihujung periode yang lalu. Kasus korupsi tak terbendung, proses pemilihan pimpinan KPK yang patut dikritisi, hingga serangkaian  Rancangan Undang-undang konyol yang mengancam hak-hak sipil masyarakat serta demokrasi Indonesia.

Bukannya menstabilkan keadaan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa, pemerintah justru menggunakan aparat untuk merespon protes masyarakat yang justru meningkatkan kemarahan rakyat dan semakin mengurangi legitimasi masyarakat terhadap para wakilnya.

Para wakil rakyat ini muungkin lupa, bahwa dalam konsepsi teori bernegara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem politiknya, kekuasaan wakil rakyat itu berdasarkan opini dan kepercayaan dari masyarakatnya sendiri. Semakin kuat kepercayaan yang diberikan masyarakat, maka akan semakin absolut kekuatan pemerintah itu. Namun juga sebaliknya, semakin berkurang kepercayaan masyarakat, semakin rentan kekuasaan itu dapat digugat dan diprotes. Kemarahan masyarakat kepada DPR merupakan gambaran dari akumulasi kekecewaan yang mereka rasakan sejak lama atas tindakan dan kinerja para wakil rakyat ini. Sudah lama memang, para anggota DPR ini kerap  menghilangkan aspirasi masyarakat yang seharusnya mereka wakili dengan baik.

Dalam teori kebijaka publik yang dikemukakan oleh William Dunn, setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Apalah gunanya jika kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri, pemerintah bersama DPR juga tidak boleh kemudian bersikap meremehkan gelombang protes yang dilakukan oleh masyarakat ini, karena jika ini tidak dianggap serius akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan terhadap lembaga perwakilannya dan dalam konsep Negara demokrasi kepercayaan masyarakat itu adalah segalanya.

Mungkin hal yang perlu diingat oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini adalah hubungan emosional diri mereka dengan masyarakatnya tidak terputus ketika kontestasi elektoral itu sudah selesai, kepercayaan dan mandat masyarakat akan terus menjadi kewajiban mereka sampai dengan akhir masa jabatan. Berbagai langkah perbaikan institusional perlu dilakukan oleh DPR untuk mendapatkan kepercayaan publik kembali salah satunya adalah DPR harus bias bersikap lebih terbuka kepada masyarakat, sediakan informasi selengkap dan sedetail mungkin mengenai rencana agenda pembahasan kebijakan yang akan dan sedang berlangsung kepada masyarakat. Sediakan kanal resmi untuk masyarakat menyampaian aspirasinya secara langsung dan pastikan bahwa masyarakat luas memiliki akses informasi yang cukup dan valid mengenai agenda kebijakan DPR.

Pada akhirnya adalah sekali lagi, penulis sedang tidak ingin menebarkan rasa pesimistis penulis terhadap kinerja lembaga perwakilan ini lima tahun kedepan, namun memang jika mengacu pada proses terpilihnya mereka rasanya bersikap rasional akan lebih baik untuk masyarakat. Di tengah minimnya kepercayaan dari masyarakat, tugas lembaga ini pasti tidak akan mudah dan mari kita kawal bersama dengan sikap kritis transformatif terutama mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial bagi masyarakat.


Penulis adalah Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi 2017-2018


Penulis: Deki R Abdillah
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments